Menkeu: UMKM Sangat Penting Bagi Perekonomian

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting pada perekonomian global. Kontribusinya pada arus bisnis mencapai 90% dengan penyerapan tenaga kerja hingga 50% di seluruh dunia.

Di negara berkembang, UMKM formal bahkan berkontribusi hingga 40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Itu pun belum mencakup mereka yang informal. Karena itu, dukungan dan pengembangan sektor usaha tersebut menjadi sangat penting.

"Kemudahan, pengembangan, dan pemberdayaan UMKM merupakan hal yang sangat penting bagi perekonomian manapun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam 6th Annual Islamic Finance Conference: Islamic Finance Role in MSMEs Empowerment: Boosting Capability and Fostering Inclusiveness for Sustainable Future, Rabu (24/8).

Dukungan tersebut, kata Sri Mulyani, baiknya tak sekadar inklusivitas dan kesetaraan, tapi juga mendorong peningkatan kualitas yang lebih baik. Perhatian lebih juga mesti diberikan kepada sektor usaha itu lantaran menjadi salah satu yang paling terdampak cukup berat dari pandemi covid-19.

Hal itu saat ini juga dilakukan oleh Indonesia. Dalam proses pemulihan, melalui program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah memberikan ragam dukungan kepada UMKM. Sebab, sektor usaha tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian di Tanah Air.

Data yang dimiliki pemerintah menunjukkan, terdapat 64 juta UMKM di Indonesia dan mewakili 99% geliat bisnis di Tanah Air. Bahkan, serapan tenaga kerja dalam lingkup nasional mencapai 97%. Sektor usaha itu juga berkontribusi 60% terhadap PDB.

Namun, peranan yang besar itu sedianya belum mencapai titik optimum. Sebab, UMKM masih dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti kurangnya akses pasar, kurangnya SDM terampil, hingga kurangnya pemanfaatan dan adopsi teknologi.

"Kondisi mereka terkadang diperparah oleh infrastruktur yang lemah, yang sebenarnya menjadi prioritas Indonesia dalam mengembangkan dan memberdayakan UMKM sebenarnya berkaitan dengan mengatasi semua aspek kelemahan tersebut," jelas Sri Mulyani.

Karenanya, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah fokus membangun infrastruktur. Itu tidak terbatas pada pembangunan jalan tol, rel kereta, bandara, tapi juga konektivitas digital untuk menggedor geliat bisnis digital di dalam negeri.

Hal tersebut juga sejalan dengan agenda pemerintah untuk mendorong UMKM masuk ke ekosistem digital. Ditargetkan pada 2024 40 juta UMKM dapat masuk ke dalam ekosistem digital, di mana per Januari 2022 sebanyak 17,2 juta unit usaha itu telah terdigitalisasi.

"Dukungan pemerintah tentunya tidak akan cukup untuk mendukung dan memberdayakan UMKM. Maka kita perlu juga menyusun strategi dan meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan sektor publik, akademi, dan juga sektor swasta. Termasuk juga bagaimana mengembangkan skema keuangan syariah untuk usaha kecil menengah," kata Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan, kombinasi ekonomi keuangan syariah (eskyar) dan UMKM melahirkan potensi yang jauh lebih besar ketimbang keduanya berdiri sendiri. Karena itu, sektor eskyar diharapkan mampu mendorong dan mengiringi pertumbuhan UMKM nasional.

Sektor eskyar juga diharapkan mampu menjawab tantangan aksesibilitas askes keuangan UMKM. Prinsip dan nilai yang dianut eksyar diyakini amat tepat untuk mendorong dan membuka jalan bagi UMKM. Misal, lembaga keuangan besar dapat menyediakan sumber pendanaan dengan biaya yang jauh lebih murah.

Sedangkan lembaga keuangan mikro syariah dapat memberikan layanan langsung kepada unit usaha mikro dan ultramikro melalui pembiayaan berbasis aset, tafakul, dan skema penjaminan untuk mengurangi risiko.

"Dengan model ini, lembaga keuangan mikro syariah dapat dan memiliki peran sentral, tidak hanya dalam memberikan layanan keuangan, tetapi juga memberikan bantuan teknis dan pembinaan serta mengatasi masalah risiko yang dirasakan UMKM," jelas Sri Mulyani.

"Begitu banyak nilai Islam yang harus dan dapat diterjemahkan ke dalam skema yang bisa diterapkan, yang saling menguntungkan dari kedua belah pihak, tetapi tanpa melanggar prinsip terpenting yaitu manajemen risiko yang setara dan bertanggung jawab," pungkas dia. (OL-12)