Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi mendorong agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ditingkatkan kapasitasnya melalui ekosistem digital. Indonesia, terang Jokowi, menargetkan pada 2023 tercapai 30 juta UMKM yang produknya dapat dipasarkan secara digital. Hal itu disampaikan presiden dalam pidato HUT ke-77 RI di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).
Baca juga: Laba Bersih Habco Trans Maritima Meroket pada Tahun Berjalan 2022
"UMKM harus terus didukung agar bisa segera naik kelas. Digitalisasi ekonomi yang telah melahirkan dua decacorn dan sembilan unicorn terus kita dorong untuk membantu pemberdayaan UMKM," ujar presiden.
Saat ini, sambungnya, terdapat 19 juta UMKM yang telah masuk dalam ekosistem digital. Oleh karena itu pada 2024, target ditingkatkan menjadi 30 juta UMKM. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah, sebut Jokowi, antara lain pemberian bantuan pendanaan murah. Selain itu, presiden meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat mendorong penayangan produk UMKM di elektronik katalog (E-katalog). Dengan semakin banyaknya produk UMKM yang ditampilkan di E-katalog, presiden meyakini banyak pihak terutama instansi pemerintah tertarik membeli produk dalam negeri tersebut.
"Diharapkan akan menyerap produk UMKM. Di saat yang sama, kewajiban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membeli produk dalam negeri juga akan terus didisiplinkan," ucap presiden. Penguatan UMKM menjadi salah satu dari lima agenda penting yang ditekankan Presiden Jokowi dalam pidatonya. Sedangkan empat agenda lainnya yakni hilirisasi sumber daya alam, hilirisasi, optimalisasi sumber
energi bersih dan ekonomi hijau, lalu perlindungan hukum, sosial, politik,dan ekonomi untuk rakya, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. (OL-6)
NASARI Digital (Nadi) menerapkan standar internasional pengelolaan keamanan informasi, seiring meningkatnya kebutuhan perlindungan data pada layanan koperasi dan UMKM berbasis digital.
Musda ke-VIII Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Banten resmi ditutup dan menandai babak baru kepemimpinan organisasi kepemudaan di Tanah Jawara.
Pengelolaan logistik masih menjadi beban biaya dan operasional bagi banyak pelaku UMKM, khususnya yang sedang berupaya memperluas pasar.
PEMERINTAH Kota Palu, Sulawesi Tengah, menargetkan pembentukan 46 Koperasi Merah Putih rampung pada tahun ini. Target tersebut disesuaikan dengan jumlah kelurahan yang ada.
Sepanjang 2025, perusahaan fintech lending AdaKami menyalurkan dukungan kepada delapan UMKM dari berbagai sektor melalui program Usaha Bareng AdaKami.
Program LAKSMI sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved