Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Efektif Cegah Korupsi

KANTOR Staf Presiden (KSP) mengapresiasi program digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Langkah tersebut dinilai efektif mencegah tindakan korupsi di lingkungan kementerian atau lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

"Digitalisasi pengadaan yang dilakukan lewat e-katalog, baik lokal, nasional maupun sektoral, berhasil menerangi ruang gelap yang biasa dimanfaatkan oknum pemburu rente pengadaan barang dan jasa," ujar Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani, Rabu (10/8).

Dia menjelaskan bahwa sistem tersebut efektif menekan korupsi, karena hampir seluruh proses dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel berbasis sistem. Hal itu juga mampu mengeliminasi sistem lelang yang memakan waktu lama dan rentan terjadi suap.

"Hampir semua barang dan jasa di katalog harganya bersaing dan dapat mencegah kemahalan harga barang/jasa. Serta, meningkatkan efisiensi belanja," jelas anggota Tim Pengarah Stranas Pencegahan Korupsi itu.

Tidak hanya efektif dalam pencegahan rasuah, digitalisasi PBJ juga berfungsi sebagai platform pemerataan ekonomi. Melalui program itu, K/L dipaksa untuk membeli barang dan jasa hasil karya anak bangsa, yang kini sudah cukup mendominasi e-katalog.

"Ini bisa membuat ekonomi kita pulih dan bangkit lebih kuat sesuai arahan Presiden," imbuh Jaleswari.

Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas mengatakan hingga Agustus 2022, terdapat 503 ribu produk yang terdaftar dalam e-katalog. Serta, 689 ribu produk dalam aplikasi BeLa Pengadaan LKPP. Dari jumlah itu, lebih dari 297 ribu penyedia barang adalah pelaku UMKM.

“Upaya ini harus terus ditingkatkan sesuai arahan Presiden. Dengan perluasan cakupan konsolidasi pengadaan, serta peningkatan belanja produk dalam negeri melalui e-katalog," tutur Azwar.(OL-11)