Butuh Kerangka Terpadu Selaraskan Pencapaian SDGs

INDONESIA memiliki instrumen dan sumber daya untuk mengimplementasikan pembangunan dengan tujuan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) yang ditargetkan terealisasi di 2030. Namun diperlukan sebuah kerangka terpadu untuk melihat hal-hal prioritas dalam pelaksanannya.

Karena itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memanfaatkan Kerangka Kerja Pembiayaan Nasional Terpadu (Integrated National Financing Framework/INFF) sebagai pedoman dalam melaksanakan agenda pembangunan berkelanjutan sedari 2019.

Demikian disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam G20 Development Working Group Side Event bertema INFF Sustainable Investment, Selasa (9/8).

"Kami memiliki alat dan sumber daya, tetapi tantangannya terletak pada menyatukan pendirian untuk menyelaraskan proses bisnis dengan SDGs, dan memberikan sumber daya ke sektor-sektor yang paling membutuhkannya," tuturnya.

"INFF memfasilitasi dialog terstruktur dengan kementerian lembaga dan aktor non-negara untuk memetakan lanskap untuk pembiayaan pembangunan berkelanjutan," lanjut Suharso.

Hasil yang didapat dari dialog terstruktur itu ialah diketahuinya informasi mengenai berbagai sumber pembiayaan yang menjadi dasar untuk meningkatkan investasi serta segala risikonya. INFF, kata Suharso, juga mampu mengidentifikasi instrumen baru dan inovatif dalam skema pembiayaan.

Baca juga: Bappenas Pastikan DWG G20 Tetap Digelar di Belitung

Melalui INFF, upaya pembangunan berkelanjutan berpeluang besar untuk mendapatkan pembiayaan kreatif seperti keuangan campuran (blended finance) dan investasi yang dapat diseleraskan dengan filantropi melalui pembobotan poin-poin SDGs.

"INFF menjadi payung yang mencakup inisiatif pembiayaan. INFF telah membantu kami menilai prioritas pembangunan dan strategi pembiayaan yang diperlukan untuk mewujudkannya," terang Suharso.

Pembiayaan untuk mendukung pencapaian SDGs merupakan hal krusial. Sebab, dibutuhkan dana yang cukup besar untuk menjalankan berbagai agenda dan proyek yang telah direncanakan.

Apalagi saat ini dunia berada dalam situasi krisis akibat pandemi covid-19, konflik geopolitik, dan ancaman perubahan iklim. Kondisi ini membuat kebutuhan pendanaan kian besar dibanding sebelumnya.

Bahkan di lingkup global kebutuhan pendanaan untuk mencapai SDGs diperkirakan berkisar US$2,5 triliun sebelum pandemi. Nilai itu meroket menjadi US$4,2 triliun setelah pandemi merebak dan membawa kemunduran pada upaya pencapaian SDGs global.

Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Suharso menyatakan, untuk mendukung pencapaian SDGs di 2030, setidaknya dibutuhkan dana lebih dari US$1 triliun.

"Oleh karena itu, lebih banyak sumber daya diperlukan untuk menutup kesenjangan pembiayaan yang ada, yang kini telah melebar menjadi substansi pandemi, pembiayaan bersama diperlukan untuk menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan saat ini," pungkas dia. (A-2)