Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR ekonomi dan bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Mudrajad Kuncoro menilai positif raihan laba bersih Pertamina pada 2021 sebesar Rp29,3 triliun.
Capaian itu harus diapresiasi dan tidak apple to apple jika dibandingkan dengan capaian Petronas Malaysia.
“Ini kan luar biasa. Meningkat 95% dari laba bersih tahun sebelumnya. Tetapi memang tidak apple to apple dibandingkan Petronas yang meraih laba Rp159,7 triliun. Sebab, Pertamina juga harus menjalankan PSO di seluruh Indonesia, yang merupakan amanah Pasal 33 UUD 1945,” kata Mudrajad kepada media, Kamis (4/8).
Pertamina, lanjut Mudrajad, memang menghadapi dilema. Di satu sisi sebagai persero dituntut meraih laba sebanyak-banyaknya. Namun sebagai pengemban public service obligations (PSO), BUMN tersebut juga harus siap merugi.
Pasalnya, melalui PSO, harga produk yang disubsidi Pemerintah tersebut, seperti Solar dan Pertalite, dikendalikan pemerintah.
“Jadi, harga-harga dikendalikan Pemerintah atas nama pembangunan, sesuai amanah Pasal 33 UUD 1945,” lanjutnya.
Menurut Mudrajad, soal PSO itulah yang membedakan antara Pertamina dan Petronas. Apalagi, penugasan yang diterima Pertamina meliputi seluruh wilayah NKRI yang sangat luas dengan kondisi geografis yang sulit.
Baca juga: Subholding Gas Pertamina Awali Pembangunan Jargas GasKita untuk 11 Wilayah
“Itu satu (yang membedakan). Selain itu, dalam praktik, pasti ada dilema, antara memenuhi amanah UU dengan amanah UU tentang Perseoran Terbatas. Karena terkait UU tentang PT harus lari 100 Km/jam," jelasnya.
"Tetapi kalau bicara PSO, harus soal pemerataan karena 27% rakyat kita masih di bawah garis kemiskinan. Makanya, itu tadi, Pertamina harus menjual produk subsidi yang harganya sudah ditentukan Pemerintah. Dan itu tidak mudah,” papar Mudrajad.
Itu sebabnya, Mudrajad memberi apresiasi kepada Pertamina atas raihan laba bersih 2021 sebesar Rp29,3 triliun tadi.
Terlebih, Pertamina juga masih berkontribusi melalui pajak sebesar Rp126,7 triliun dan juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) sebesar Rp73,1 triliun.
Menurut Mudrajad, lonjakan laba bersih sebesar 95 persen dibandingkan tahun lalu, karena Pertamina berhasil menjalankan efisiensi dengan baik.
“Efisiensi Pertamina lumayan, dan harus diakui. Cost Saving yang dilakukan Pertamina, menghemat USD1,3 miliar, Cost Optimization menghemat USD2,2 miliar USD, dan Cost Avoidance sebesar USD350 juta,” kata dia.
Sebelumnya pemerhati migas yang juga penggiat media sosial, Erizeli Bandar juga menyebut bahwa memang tidak apple to apple membandingkan Pertamina dan Petronas hanya dari segi laba.
Terlebih dari sisi kinerja, melalui analisis finansial, jelas bahwa peningkatan laba 95 persen justru lebih baik dibandingkan Petronas.
Erizeli juga menyebut, bahwa terdapat beberapa perbedan antara Pertamina dan Petronas, yang membuat keduanya tidak serta-merta dapat dibandingkan.
Pertama. Petronas beroperasi sebagai entititas bisnis murni dan independen. Dalam hal ini, semua sumber daya alam (SDA) migas Malaysia dimiliki Petronas.
Sedangkan Pertamina hanya sebagai operator. Karena semua SDA migas dimiliki negara lewat SKK Migas.
Selain itu, kapasitas kilang Petronas juga lebih besar dari Pertamina. Indonesia terakhir membangun kilang 25 tahun. Barulah pada era Jokowi, rencana pembangunan kilang dilaksanakan.
Sedangkan di sisi hilir, skema bisnis Petronas tidak terdapat penugasan pemerintah. Sementara Pertamina ada penugasan. “Jadi sulit mencapai IRR komersial,” kata dia. (RO/OL-09)
Pakar dari UGM mengomentari kebijakan penonaktifan PBI BPJS Kesehatan yang disebut dilakukan untuk memutakhirkan data penerima bantuan.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
INDONESIA masih dihantui oleh ekonomi bayangan. Ekonomi bayangan (Shadow economy) digambarkan sebagai keseluruhan aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah.
SOSIOLOG UGM Andreas Budi Widyanta, atau kerap disapa AB, menyoroti keputusan ulah pati (bunuh diri) pada anak SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang terjadi pada 29 Januari 2026 lalu.
SEKRETARIS Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM Sigit Priyanto, Rabu menegaskan, tahun 2026 ini, UGM akan menerima 10.000 mahasiswa baru baik jenang Sarjana (S1), Sarjana Terapan (D-4).
SNBP merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru yang didasarkan pada penelusuran prestasi akademik menggunakan nilai rapor, serta prestasi akademik dan nonakademik.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan seluruh kapal milik PT Pertamina harus dibangun di galangan kapal dalam negeri.
Kerry Adrianto Riza, saksi mahkota dalam kasus korupsi tata kelola minyak, membantah tekanan dari ayahnya atau Irawan Prakoso terkait kontrak sewa terminal BBM OTM dengan Pertamina.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) menunjukkan respons cepat dalam menghadapi dua situasi darurat di perairan lepas pantai Jawa Barat dalam kurun sepekan.
Moody’s Ratings menurunkan outlook 7 emiten Indonesia menjadi negatif, termasuk TLKM, ICBP, dan UNTR. Simak daftar lengkap emiten yang terdampak di sini.
Nilainya mencapai lebih dari Rp 17 triliun jika dikonversikan dalam kurs Rupiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved