Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate mengungkapkan lima dari tujuh penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang sempat diblokir pemerintah, saat ini, telah melakukan komunikasi. Platform-platform tersebut tengah diupayakan untuk dinormalisasi dan bisa diakses kembali oleh masyarakat.
"Lima dari tujuh PSE yang selama ini dibicarakan masyarakat seperti Paypal dan Steam itu normalisasinya sudah dilakukan. Mereka melakukan komunikasi dengan asistensi dari Kedutaan besar Amerika Serikat di Indonesia," ujar Johnny di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/8).
Ia berharap lima PSE itu bisa segera menyelesaikan proses pendaftaran sehingga keberadaannya di Tanah Air akan tercatat secara legal.
"Saya kira tidak ada masalah karena proses pendaftarannya sangat sederhana," tuturnya.
Adapun, dua PSE lain yang bergerak di bidang gim hingga saat ini masih belum mendatangi pemerintah.
"Dua PSE game belum kita temukan. Ada dua yang sedang dicari salah satunya Epic Games. Itu sedang dicari mudah-mudahan juga segera ditemukan dan segera dilakukan pendaftaran," sambung politikus NasDem itu.
Baca juga: Komisi I DPR Minta Pemerintah Komunikasi Intensif Terkait Pendaftaran PSE
Johnny pun menjelaskan langkah tegas yang dilakukan pemerintah tidak lain untuk menjaga kedaulatan digital dan menegakkan kepastian hukum di Indonesia. Seluruh pihak harus mendaftarkan usaha mereka demi terciptanya kesetaraan dan keadilan.
"Kita ingin ada ketaatan terhadap hukum dan peraturan di Indonesia, baik oleh platform lokal maupun global," jelasnya.
Kemenkominfo juga telah menyediakan tim untuk membantu para PSE yang mungkin masih bingung atau menghadapi kesulitan dalam melakukan pendaftaran.
"Ada helpdesk untuk membantu mereka agar bisa mendaftar dengan baik. Ini semata-mata soal administrasi pendaftaran bukan konten dan substansinya," tukas Johnny.(OL-5)
Kominfo Bersama Indosat Ooredoo Hutchison dan Mastercard, Latih Satu Juta Talenta Keamanan Siber
Kurangi akses media digital atau elektronik dengan memindahkan perangkat elektronik ke ruang yang lebih publik. Sehingga anak-anak akan lebih mudah diawasi.
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika sempat mencanangkan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Layanan Konten empat tahun silam
Menkominfo menegaskan, ‘penyakit kedua’ yang menyertai pandemi Covid-19 itu menimpa pada orang yang tidak bisa membedakan mana informasi yang benar dan dari mana sumbernya.
Saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan digital skills gap, di mana kebutuhan tenaga kerja ahli dalam bidang digital masih belum tercukupi.
Digital Talent Scholarship tidak hanya hadir untuk memenuhi kebutuhan skill di era digital, tetapi sekaligus mempertahankan produktivitas masyarakat.
Momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional, menurut Menkominfo ditandai dengan perbaikan penanganan pandemi Covid-19.
Menkopolhukam, Mahfud MD, enggan merinci lebih jauh mengenai potensi kerugian negara sebesar Rp8 triliun dalam kasus korupsi BTS Bakti Kominfo yang menyeret nama Johnny G Plate.
"Indonesia menyuarakan dukungannya terhadap penyusunan ASEAN Leaders’ Statement on Digital Transformation yang diinisiasi oleh Brunei Darussalam selaku chairmanship ASEAN."
Usai pertemuan yang berlangsung selama satu jam itu, Menkominfo menyatakan dalam beberapa bulan terakhir infodemi yang paling banyak beredar di Indonesia seputar pandemi Covid-19.
Bahasan mengenai keamanan siber menjadi salah satu fokus diskusi antara Johnny dan Andonov sehingga dapat saling menguatkan ruang digital antarnegara.
Johnny mengatakan Indonesia memahami dampak situasi geopolitik global seperti konfik Rusia dengan Ukraina. Hal itu bahkan memengaruhi kondisi ekonomi dunia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved