Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyatakan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit dalam merespons dampak pandemi covid-19 sudah mengalami penurunan.
Bahkan, saat ini angka restrukturisasi kredit berada jauh di bawah proporsinya yang mencapai 20%. Menurutnya, kredit restrukturisasi, baik dari segi nilai maupun debitur, terus menurun dalam jumlah yang signifikan.
Demikian juga dengan kredit macet (NPL) dari kredit yang direstrukturisasi. Sementara, rasio CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) yang diperuntukkan bagi restrukturisasi terus meningkat.
Namun, beberapa sektor, seperti akomodasi, serta makanan dan minuman, masih mencatatkan proporsi kredit yang tinggi, sehingga restrukturisasi masih dibutuhkan.
"Restrukturisasi saat ini fokus pada targeted sector. Berbeda dengan saat awal atau puncak krisis pandemi. Di mana, restrukturisasi kredit yang dilakukan berlaku untuk seluruh sektor," jelas Mahendra dalam konferensi pers KSSK, Senin (1/8).
Lebih lanjut, dia mengungkapkan beberapa sektor yang mengalami penurunan restrukturisasi kredit. Seperti, perdagangan, manufaktur, konstruksi, transportasi, komunikasi dan pertanian. Di lain sisi, OJK masih memperhatikan mitigasi risiko dampak dari stagflasi global.
"Ini bukan semata hanya terkait krisis pandemi covid-19, yang Insyaallah kondisi terberatnya bertahap kita bisa lalui. Namun, juga dalam konteks menjaga risiko dampak stagflasi global," imbuh Mahendra.
Pihaknya terus memantau perkembangan restrukturisasi kredit secara berkala dalam rapat Dewan Komisioner OJK. Berdasarkan data per Juni 2022, restrukturasi kredit terkait pandemi tercatat Rp576,17 triliun, atau turun dari Mei 2022, yakni Rp596,25 triliun.
Adapun, jumlah debitur restrukturisasi kredit pada masa pandemi covid-19 juga menurun, dari 3,13 juta debitur pada Mei 2022 menjadi 2,99 juta debitur pada Juni 2022.(OL-11)
Kebutuhan masyarakat terhadap akses kredit digital yang cepat, mudah, dan terjangkau terus meningkat, terutama di luar kota-kota besar.
Keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi persoalan besar bagi pelaku usaha di Indonesia, khususnya UMKM dan generasi muda.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat kelas menengah masih membutuhkan dukungan kebijakan.
Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Hery Gunardi mengungkapkan fasilitas pinjaman perbankan yang belum ditarik atau undisbursed loan masih cukup tinggi.
Ia menegaskan Bank Jakarta menyambut peluang penempatan dana berikutnya dari pemerintah pusat.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tambahan penempatan dana pemerintah di bank Himbara cukup menjaga likuiditas dan transmisi kredit yang optimal.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
PERUBAHAN status Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi persero dinilai memperkuat posisi bank tersebut, terutama dari sisi kredibilitas dan persepsi keamanan.
Bank Indonesia (BI) menyebut penurunan suku bunga kredit perbankan cenderung lebih lambat. Karena itu, BI memandang penurunan suku bunga kredit perbankan perlu terus didorong.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved