Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin berharap transformasi bank pembangunan daerah (BPD) menjadi bank syariah memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Di samping nilai bisnis, bank syariah juga memberikan nilai tambah lain bagi masyarakat yaitu dakwah.
“Saya harap kinerjanya nanti setelah menjadi [bank] syariah harus lebih baik. Perubahan ini harus memotivasi kinerja kita. Karena syariah itu selain bisnis, ada nilai tambahnya, di mana orang bertransaksi ada nilai tambahnya, yaitu nilai dakwah,” ungkap Ma’ruf saat menerima Gubernur Riau Syamsuar bersama Direksi PT Bank Riau Kepri di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta, Senin (1/8)
Saat ini, sejumlah BPD mengajukan diri menjadi bank syariah atas usulan Wapres. Salah satu yang mengajukan perubahan nomenklatur tersebut yaitu Bank Riau Kepri untuk menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) pada 2019. Tahun ini, bank tersebut telah memenuhi semua persyaratan dan tahapan transformasinya.
Kepada Ma’ruf, Syamsuar melaporkan bahwa Bank Riau Kepri Syariah siap untuk mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Riau. “4 Juli 2022, OJK telah mengeluarkan keputusan Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRKS). Sejak keputusan ini diterima, BRKS wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip syariah,” lapor Syamsuar.
Selain perubahan BPD nya menjadi bank syariah, Syamsuar juga menyampaikan bahwa di Provinsi Riau saat ini sudah terbentuk lembaga yang khusus menangani ekonomi dan keuangan syariah di tingkat daerah. “Riau sebagai Zona Ekonomi Syariah sudah dilaksanakan. Selain itu, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Riau juga telah terbentuk,” imbuh Syamsuar.
Wapres mengapresiasi perkembangan tersebut, dan berharap industri keuangan syariah di Riau dapat terus berkembang, termasuk dengan semakin banyaknya BPD yang menjadi BPD Syariah. “Menurut saya, di sinilah salah satu peran strategis BPD Syariah. Ini menjadi salah satu model yang bisa dikembangkan,” urai Wapres.
Di samping melaporkan proses transformasi Bank Riau Kepri menjadi BRKS, Gubernur Riau Syamsuar juga menyampaikan undangan kepada Ma’ruf untuk dapat menghadiri peresmian BRKS sekaligus meresmikan KDEKS Provinsi Riau pada 10 Agustus mendatang, menanggapi undangan tersebut Wapres pun berharap dapat memenuhinya.
Turut hadir mendampingi Gubernur Riau pada pertemuan tersebut adalah Komisaris Utama BRKS Syahrial Abdi, Direktur Utama BRKS Andi Buchari, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Riau Muhammad Nur, dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Riau Muhammad Lutfi. (OL-8)
Pada 2023 lalu, Jawa Barat menerima penghargaan 5 kateogri Adinata Syariah, meski belum membentuk KDEKS.
Program ini diarahkan untuk menarik minat generasi milenial terhadap produk-produk syariah yang ditawarkan oleh PT Pegadaian,
Program Desa Kacida Syariah didesain untuk menjadi barometer pengembangan ekonomi syariah berbasis kawasan perdesaan di Indonesia.
POTENSI besar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia mesti ditopang pilarpilar komite stabilitas sistem keuangan, salah satunya yakni Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
CALON Wakil Presiden nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin, bertekad akan mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat.
“Pelemahan ekonomi dan keuangan dunia pun mampu ditangkal dengan penguatan ekonomi syariah. Modal utamanya dengan berinovasi,” ungkap Habib Ahmed
PT Bank Syariah Indonesia (BSI) secara konsisten mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), salah satunya dari aspek digital.
Kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat terutama untuk yang kurang mampu dan sangat membutuhkan bantuan.
SEBANYAK 15 juta data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) diisukan dicuri oleh kelompok hacker LockBit 3.0. Isu itu akan menjadi bahan penyelidikan Polri.
Dalam materinya, Suhendar menyampaikan BSI dan BSI Maslahat berkomitmen untuk tumbuh bersama sebagai ekosistem islami.
Peresmian UPZ Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu upaya untuk memaksimalkan potensi zakat, infak, dan sedekah.
Hery menegaskan, hingga saat ini dana milik para jemaah haji yang ditempatkan di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) atau bank syariah yang ditunjuk oleh BPKH.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved