Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkirakan 2 juta lebih nelayan merugi karena biaya melaut yang tinggi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini menjelaskan, nelayan atau pengusaha yang memiliki kapal berbobot lebih dari 10 gross ton (GT) paling merasakan dampak imbas kenaikan harga komoditas energi itu.
"Untuk kapal yang diatas 10 GT itu ada 200 ribu kapal, kalau dikalikan 10 orang per kapal bisa sampai 2 juta nelayan yang terdampak langsung terhadap kenaikan BBM," ujarnya di Kantor KKP, Kamis (28/7).
Baca juga : Pemerintah Luncurkan Program Solar Subsidi untuk Nelayan
Kemudian, untuk pemilk kapal di atas 30 GT mencapai 200 ribu orang.
Angka ini dihitung berdasarkan jumlah izin kapal sebanyak 6.700 unit dengan dikali rata-rata 30 nelayan per kapal. Sehingga, diperkirakan ada 2,2 juta nelayan yang merugi karena harus membayar lebih biaya operasional.
Zaini menerangkan, untuk kapal bermuatan di bawah 5 GT mendapat subsidi solar dari pemerintah dengan harga di bawah Rp10 ribu per liter, sedangkan di atas muatan itu tidak mendapat subsidi dengan harga solar sekitar 18-20 ribuan per liter.
Baca juga : KSBI Minta Harga BBM Subsidi Dievaluasi atau Gaji Buruh Dinaikkan
"Kalau di bawah 5 GT dia ada subsidi, dia tidak langsung terdampak. Tapi yang di atas 10 GT berdampak sekali. Ini otomatis bisa jadi pengangguran," kata Zaini.
Ia menambahkn, kapal-kapal Pelabuhan Muara Baru di Jakarta Utara banyak yang menumpuk karena tidak beroperasi. Dari yang sebelumnya ada 300 kapal, saat ini menjadi 800 kapal yang mangkrak.
"Anda bisa melihat ke Muara Baru betapa menumpuknya kapal-kapal itu. Sekarang sudah mencapai 800 kapal, ini karena dampak kenaikan BBM," terangnya.
Zaini menambahkan, jumlah kapal yang melaut pun menyusut hingga 50%. "Yang minta berlayar itu drop 50%. Tadinya 4.000 ribu, sekarang 2000 ribuan kapal tidak melaut," pungkasnya. (Ins/OL-09)
Awalnya, penyesuaian direncanakan mulai berlaku pada 1 Mei 2025. Nsmun pelaksanaan serentak akhirnya diputuskan pada Senin, 16 Juni 2025.
KPPU mengungkapkan berdasarkan hasil survei pemantauan di pasar tradisional, ditemukan bahwa mayoritas komoditas pangan mengalami lonjakan harga menjelang Lebaran 2025.
Kenaikan juga terjadi pada sayuran, bawang putih, bawang merah, minyak goreng, gula pasir, beras dan terigu.
Bank of Japan (BOJ) menaikkan suku bunga kebijakan jangka pendeknya menjadi 0,5%, level tertinggi dalam 17 tahun, sebagai respons terhadap kenaikan harga konsumen.
PEMERINTAH memastikan barang-barang kebutuhan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat luas tak akan mengalami kenaikan harga meski PNN 12 persen.
Harga beras dan daging ayam di Kota Medan dan sekitarnya mulai merangkak naik menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (nataru).
HARGA berbagai jenis ikan di Provinsi Aceh sudah sekitar dua bulan terakhir bertahan tinggi.
Selama ini, perbaikan kapal bagi nelayan di Pulau Sabira bukan perkara mudah. Akses yang terbatas mengakibatkan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit karena harus dilakukan di pulau lain.
Dukungan itu sekaligus pengakuan internasional atas komitmen program dalam mengatasi masalah limbah pesisir sekaligus pemberdayaan komunitas.
KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menawarkan beasiswa kepada 5 anak nelayan di Kp. Ciwaru, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi.
SEBANYAK 50 Ketua DPD KNTI se-Sumatra dan Koperasi Perikanan melaksanakan Rapat Konsolidasi penguatan simpul jaringan koperasi perikanan di wilayah Sumatra dan Kepulauan Riau.
Pemerintah menegaskan bahwa penerimaan negara dari sektor perikanan melalui skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) harus berlandaskan prinsip keadilan sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved