Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan seluruh kepala daerah di Tanah Air untuk bekerja lebih cepat dalam menerbitkan Nomor Izin Berusaha (NIB) bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Saat ini, melalui program Online Single Submission (OSS) yang digagas Kementerian Investasi, izin yang keluar mencapai delapan ribu per hari.
Angka tersebut sedianya sudah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya ketika belum ada terobosan OSS. Kala itu, per hari, hanya sekitar dua ribu NIB yang diterbitkan.
"Tapi yang saya minta bukan delapan ribu per hari. Yang saya minta adalah 100 ribu izin per hari. Itu harus keluar dan itu tanggung jawab kepala daerah untuk mendorong pengusaha mikro, kecil, menengah memiliki izin. Ini tidak dipungut biaya sama sekali," ujar Jokowi saat membuka acara Pemberian (NIB) Pelaku UMKM Perseorangan di Jakarta, Rabu (13/7).
Baca juga: BKPM Incar Penerbitan 60 Juta NIB Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
Akselerasi, menurut presiden, harus dilakukan mengingat begitu banyaknya pelaku UMKM di Indonesia. Pada akhir 2021, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat ada 65,4 juta pebisnis yang masuk golongan tersebut. Kontribusi mereka terhadap PDB setiap tahun pun sangat besar yakni rata-rata 61%. UMKM juga menyerap 97% dari total keseluruhan tenaga kerja di Tanah Air.
"Kontribusi UMKM besar sekali, jadi bukan perusahaan-perusahaan gede. Ini perlu dicatat. Oleh sebab itu, kalau pemerintah tidak mengurus UMKM itubkeliru, salah besar," tutur mantan wali kota Solo itu.
Jika para pelaku UMKM sudah memilik NIB, langkah mereka untuk melebarkan bisnis yang digeluti akan semakin mudah. Pasalnya, NIB merupakan salah satu syarat yang diwajibkan untuk mengajukan pinjaman modal ke perbankan.
"Oleh sebab itu, yang namanya izin ini penting sekali," pungkas Kepala Negara.(OL-5)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penyelidikan terkait pengelolaan mineral atau pertambangan di wilayah Indonesia bagian timur.
KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengancam akan menggugat praperadilan KPK jika tidak memanggil Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyoroti peran mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mendorong proyek pengembangan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia.
Menurut dokter spesialis kulit I Gusti Nyoman Darmaputra, kondisi yang dialami Presiden tergolong ringan hingga sedang dan masih dalam batas aman.
Kondisi kesehatan kulit Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dipastikan masih dalam batas aman dan telah ditangani secara medis oleh tim dokter kepresidenan.
Dokter spesialis kulit, I Gusti Nyoman Darmaputra, menyebut kondisi kulit yang dialami Presiden Joko Widodo bukan tergolong berat dan diperkirakan akan segera pulih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved