Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan seluruh kepala daerah di Tanah Air untuk bekerja lebih cepat dalam menerbitkan Nomor Izin Berusaha (NIB) bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Saat ini, melalui program Online Single Submission (OSS) yang digagas Kementerian Investasi, izin yang keluar mencapai delapan ribu per hari.
Angka tersebut sedianya sudah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya ketika belum ada terobosan OSS. Kala itu, per hari, hanya sekitar dua ribu NIB yang diterbitkan.
"Tapi yang saya minta bukan delapan ribu per hari. Yang saya minta adalah 100 ribu izin per hari. Itu harus keluar dan itu tanggung jawab kepala daerah untuk mendorong pengusaha mikro, kecil, menengah memiliki izin. Ini tidak dipungut biaya sama sekali," ujar Jokowi saat membuka acara Pemberian (NIB) Pelaku UMKM Perseorangan di Jakarta, Rabu (13/7).
Baca juga: BKPM Incar Penerbitan 60 Juta NIB Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
Akselerasi, menurut presiden, harus dilakukan mengingat begitu banyaknya pelaku UMKM di Indonesia. Pada akhir 2021, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat ada 65,4 juta pebisnis yang masuk golongan tersebut. Kontribusi mereka terhadap PDB setiap tahun pun sangat besar yakni rata-rata 61%. UMKM juga menyerap 97% dari total keseluruhan tenaga kerja di Tanah Air.
"Kontribusi UMKM besar sekali, jadi bukan perusahaan-perusahaan gede. Ini perlu dicatat. Oleh sebab itu, kalau pemerintah tidak mengurus UMKM itubkeliru, salah besar," tutur mantan wali kota Solo itu.
Jika para pelaku UMKM sudah memilik NIB, langkah mereka untuk melebarkan bisnis yang digeluti akan semakin mudah. Pasalnya, NIB merupakan salah satu syarat yang diwajibkan untuk mengajukan pinjaman modal ke perbankan.
"Oleh sebab itu, yang namanya izin ini penting sekali," pungkas Kepala Negara.(OL-5)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved