Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan seluruh kepala daerah di Tanah Air untuk bekerja lebih cepat dalam menerbitkan Nomor Izin Berusaha (NIB) bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Saat ini, melalui program Online Single Submission (OSS) yang digagas Kementerian Investasi, izin yang keluar mencapai delapan ribu per hari.
Angka tersebut sedianya sudah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya ketika belum ada terobosan OSS. Kala itu, per hari, hanya sekitar dua ribu NIB yang diterbitkan.
"Tapi yang saya minta bukan delapan ribu per hari. Yang saya minta adalah 100 ribu izin per hari. Itu harus keluar dan itu tanggung jawab kepala daerah untuk mendorong pengusaha mikro, kecil, menengah memiliki izin. Ini tidak dipungut biaya sama sekali," ujar Jokowi saat membuka acara Pemberian (NIB) Pelaku UMKM Perseorangan di Jakarta, Rabu (13/7).
Baca juga: BKPM Incar Penerbitan 60 Juta NIB Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
Akselerasi, menurut presiden, harus dilakukan mengingat begitu banyaknya pelaku UMKM di Indonesia. Pada akhir 2021, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat ada 65,4 juta pebisnis yang masuk golongan tersebut. Kontribusi mereka terhadap PDB setiap tahun pun sangat besar yakni rata-rata 61%. UMKM juga menyerap 97% dari total keseluruhan tenaga kerja di Tanah Air.
"Kontribusi UMKM besar sekali, jadi bukan perusahaan-perusahaan gede. Ini perlu dicatat. Oleh sebab itu, kalau pemerintah tidak mengurus UMKM itubkeliru, salah besar," tutur mantan wali kota Solo itu.
Jika para pelaku UMKM sudah memilik NIB, langkah mereka untuk melebarkan bisnis yang digeluti akan semakin mudah. Pasalnya, NIB merupakan salah satu syarat yang diwajibkan untuk mengajukan pinjaman modal ke perbankan.
"Oleh sebab itu, yang namanya izin ini penting sekali," pungkas Kepala Negara.(OL-5)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved