Ekonom Respons Permintaan Bank untuk Restrukturisasi Kredit

PERBANKAN meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang relaksasi atau restrukturisasi kredit seiring tingginya ketidakpastian ekonomi. Namun, analis menilai pemerintah tidak akan memperpanjang relaksasi tersebut karena pemulihan ekonomi tengah berjalan. Ekonom pun menilai restrukturisasi perlu diberikan bagi sektor tertentu saja.

Sebelumnya, perbankan meminta masa restrukturisasi kredit diperpanjang, tidak hanya hingga Maret 2023. Hal ini seiring masih tinggi ketidakpastian ekonomi dan pelaku usaha juga masih perlu waktu untuk pulih dari pandemi covid-19. 

Head of Investment Reswara Gian Investa Kiswoyo Adi Joe memprediksi pemerintah tidak akan memperpanjang masa restrukturisasi. Hal ini karena ekonomi sedang dalam masa pemulihan, terutama karena pada 2023 akan memasuki tahun politik. "Artinya, uang akan berputar 30 kali lipat dari kondisi biasanya. Bank Indonesia membuat kebijakan yang propertumbuhan ekonomi," jelas dia dalam program Zona Bisnis Metro TV, Jumat (24/6). 

Jika OJK tidak memperpanjang restrukturisasi kredit, Kiswoyo menyebut rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) bisa meningkat. Meskipun demikian, hal tersebut masih dalam batas wajar. Direktur Celios Bhima Yudhistira menilai beberapa sektor perlu mendapat perlakuan khusus dengan perpanjangan restrukturisasi hingga 2025. 

Sebelumnya, Presiden Direktur BCA dalam diskusi outlook perbankan mengatakan para pelaku usaha berharap OJK kembali memperpanjang relaksasi kredit setahun ke depan. Alasannya, dunia usaha masih butuh waktu untuk pulih. "Relaksasi kredit sangat membantu debitur untuk pulih. Perbankan tidak serta merta memasukkan masalah terhambatnya pembayaran kredit ke dalam kategori kredit bermasalah atau NPL," jelas Jahja.

Terkait kinerja NPL perbankan, khususnya bank Himbara, hingga kuartal I 2022 masih terjaga. Namun ada segmen yang masih mencatat NPL tinggi.

Baca juga: Raksasa Energi Prancis Desak Rakyat Kurangi Konsumsi

NPL PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) pada kuartal I 2022 tercatat sebesar 3,5%. Ini lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 4,25%. Kredit konstruksi segmen perumahan yang mencatatkan NPL paling tinggi sebesar 21,62%.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) atau BNI mencatatkan penurunan NPL dari 4,1% menjadi 3,5% dengan NPL tertinggi di segmen medium, yakni sebesar 8,4%. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mencatatkan penurunan dari 3,15% menjadi 2,66% dengan segmen komersial yang mencatatkan NPL tertinggi sebesar 8,47%. 

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) atau BRI mencatatkan kenaikan tipis NPL, yaitu dari 3,12% ke 3,15%. Segmen korporasi yang mencatatkan NPL sebesar 5,89%. (OL-14)