Swastanisasi Pengelolaan Bongkar Muat Ancam Koperasi Pelabuhan

KETUA Komite I DPD RI, Fahrur Razi menentang adanya upaya swastanisasi dalam pengelolaan bongkar muat pelabuhan di seluruh Indonesia. Razi menyebut swastanisasi sangat berbahaya bagi koperasi di pelabuhan Indonesia yang seharusnya dilindungi.

"Koperasi ini harus kita lindungi dan harus kita perkuat dengan meningkatkan kapasitas ketenagakerjaan maupun digitalisasi," kata Razi kepada wartawan, Rabu (22/6).

Razi menilai, ada upaya yang mengancam koperasi-koperasi di seluruh pelabuhan Indonesia. Untuk itu, negara harus hadir melindungi koperasi tersebut. Terlebih anggota koperasi tercatat ratusan ribu orang. Berdasarkan data yang diterima DPD, anggota koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) itu lebih dari 837.000 orang.

"Kalau koperasi ini dihapus atau dilakukan swastanisasi, bagaimana nasib anggota koperasi TKBM dan keluarganya," ujarnya seusai pembukaan Rapat Tahunan Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Inkop TKBM) Pelabuhan Seluruh Indonesia.

Razi menegaskan, pihaknya tetap akan melawan jika koperasi TKBM itu dicabut. Pasalnya, perbuatan itu membahayakan induk koperasi TKBM dan koperasi lainnya yang ada di Indonesia.

"Kita akan melakukan perlawanan dan kita akan mengundang Menteri Perhubungan, Menkop UKM dan Menteri Tenaga Kerja untuk mempertanyakan persoalan ini," katanya.

Razi mengatakan terkait dengan adanya biaya tinggi dan persoalan lainnya di pelabuhan dapat diselesaikan secara bijak oleh koperasi, operator pelabuhan, dan pemerintah.

Baca juga : Libatkan Masyarakat Lokal untuk Kembangkan Pariwisata Berkelanjutan

"Kalau ada persoalan dan sebagainya harus kita selesaikan, jangan membubarkan koperasi. Harusnya, koperasi ini diperkuat oleh sumber daya, digitalisasi dan infrastruktur," ucapnya.

Sementara terkait investor dari pihak swasta dalam penanganan bongkar muat pelabuhan, Razia menilai tidak ada masalah, asalkan tidak mematikan induk koperasi pelabuhan.

"Silahkan swasta ingin berinvestasi asalkan koperasi ini menjadi pilar dalam proses pembangunan di pelabuhan. Kita menolak kapitalisasi dan liberalisasi yang ada di pelabuhan itu," katanya.

Ketua Umum Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Inkop TKBM), Muhammad Nasir mengapresiasi langkah dan dukungan DPD yang menolak swastanisasi pengelolaan bongkar muat pelabuhan.

"Kita mendukung program-program pemerintah terkait dengan poros maritim Indonesia," katanya.

Sementara terkait pencabutan SKB tersebut, Muhammad Nasir mengatakan, pengurus Induk Koperasi TKBM dan seluruh anggota ingin SKB tersebut tidak dicabut. (OL-7)