Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut kenaikan harga minyak goreng bukan terjadi karena adanya mafia yang mempermainkan stok dan harga di lapangan.
Masalah tersebut, menurutnya, lebih disebabkan oleh ketidaksiapan pemerintah dalam mengantisipasi pergerakan komoditas itu di level global.
Baca juga: Jokowi Pastikan tidak Ada Penghapusan Subsidi BBM, LPG 3 Kg dan Listrik
"Di perdagangan itu biasa. Ada yang kebagian untung lebih, ada yang biasa. Saya kira bukan soal mafia tidak mafia. Ini kan ada kenaikan harga, booming. Teman-teman yang punya CPO langsung jual. Ada keterlambatan kita antisipasi," ujar Zulkifli di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/6).
Keterlambatan antisipasi tersebut, lanjut dia, membuat pabrik-pabrik produsen minyak goreng kekurangan CPO sebagai bahan baku. Akhirnya produksi menjadi turun dan stok di pasar menjadi terbatas hingga menyebabkan harga melonjak.
Politikus PAN itu pun menjanjikan harga minyak goreng di tingkat konsumen akan turun secara merata dalam satu atau dua bulan ke depan.
"Saya sudah tau sekarang kenapa minyak di pasar mahal. Saya sudah tau sebabnya, sudah kita perbaiki jalan keluarnya. Sebulan, dua bulan beres, insya Allah," tutur pria yang akrab disapa Zulhas itu.
Salah satu strategi yang sudah disiapkan adalah dengan mendistribusikan minyak curah dalam bentuk kemasan ke seluruh daerah di Tanah Air.
Pemerintah juga akan memanfaatkan secara maksimal penggunaan teknologi digital yaitu Sistem Informasi Minyak Goreng Curah.
"Ada puluhan ribu lebih titik yang sudah saya suruh install. Nanti orang-orang bisa beli di situ dengan harga Rp14 ribu. Kita akan menyetok 24 jam. Saya yakin targetnya sebulan selesai," tandasnya. (OL-6)
PEMDA yang masih menerapkan praktik pembuangan terbuka (open dumping) di tempat pemrosesan akhir (TPA) melewati batas waktu yang ditetapkan pada 2026 akan terkena sanksi.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons soal wacana mengenai pilpres 2029 yang mana Presiden Prabowo Subianto dipasangkan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendorong optimalisasi distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar menjangkau kelompok rentan.
Pemerintah mencatat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin meluas cakupannya dengan jumlah penerima manfaat yang kini telah menembus angka 60 juta orang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved