Senin 30 Mei 2022, 19:29 WIB

Menkeu: Neraca Komoditas Punya Dampak pada Ekonomi RI

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Menkeu: Neraca Komoditas Punya Dampak pada Ekonomi RI

MI/Moh Irfan
Menkeu Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers.

 

NERACA komoditas diharapkan mencakup lebih banyak komoditas strategis nasional. Sehingga, transparansi dalam tata kelola komoditas Indonesia akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia.

"Neraca komoditas diharapkan memberikan transparansi yang lebih baik, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan bagaimana kita mengelola alam Indonesia," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (30/5).

Adapun neraca komoditas diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022. Serta, telah diimplementasikan secara bertahap sejak akhir 2021, dengan mencakup lima komoditas strategis. Saat ini, neraca komoditas dalam tahap persiapan untuk penerapan secara mandatory.

Baca juga: Sektor Keuangan Indonesia Masih Didominasi Perbankan

Menurutnya, manfaat implementasi neraca komoditas sangat komprehensif. Dari sisi pemerintah, implementasi neraca komoditas memungkinkan pengambilan kebijakan dengan didasarkan data driven policy. Ada kepastian dan kualitas kebijakan yang bersifat akurat dan objektif.

Sebelum ada neraca komoditas, informasi yang tersedia masih tersebar di sejumlah kementerian/lembaga teknis. Lalu, kerap inkonsisten baik dari sisi data, informasi, maupun aturan.

Dari sisi pelaku usaha, neraca komoditas diharapkan memberikan informasi yang akurat dan efisien. Dalam merencanakan berbagai kegiatan usaha, mulai pengajuan izin, hingga perencanaan untuk impor-ekspor. Pelaku usaha dapat melakukan monitoring progress setiap tahapan secara realtime.

"Dengan berbagai perbaikan ini, efisiensi nasional diharapkan tercapai dan daya competitiveness ekonomi Indonesia akan meningkat," imbuh Ani, sapaan akrabnya.

Baca juga: KKI 2022 Catat Komitmen Temu Bisnis Hingga Rp282,2 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sedikitnya terdapat empat kasus korupsi yang berkaitan dengan impor pangan. Menurut Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, potensi korupsi di sektor komoditas tertentu disebabkan tidak transparannya sektor tersebut.

Sebagai contoh, petani tidak tahu waktu menanam dan memproduksi jenis tanaman. Serta, tidak mengetahui kebutuhan komoditas atau yang sedang surplus di Indonesia. Sebaliknya, ada kalanya sejumlah komoditas diimpor, namun tersedia banyak di tingkat petani.

"Neraca komoditas dapat memberikan kepastian. Sehingga, kita tahu kebutuhan bangsa Indonesia terhadap komoditas tertentu. Tingkat produksinya berapa, kalaupun ada gap antara supply dan demand di Indonesia, importasi akan jelas baik jumlah, maupun waktunya," papar Ghufron.(OL-11)
 

Baca Juga

Ozan KOSE / AFP

Bappebti Terbitkan Peraturan Baru Terkait Perdagangan Aset Kripto

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 09:45 WIB
Peraturan tersebut sekaligus mencabut Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di...
kemenkopukm.go.id

Menkop UKM: Di Tengah Ketidakpastian Global, UMKM Harus Jadi Penyangga Ekonomi Nasional

👤Despian Nurhidayat 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 09:33 WIB
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa UMKM harus menjadi penyangga perekonomian nasional pada tahun depan di tengah...
dok.Ant

Harga Emas Naik 7,1 Dolar AS Tertekan Inflasi AS

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 08:53 WIB
HARGA Emas menguat pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), memperpanjang keuntungan di atas level psikologis 1.800 dolar AS untuk...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya