Inkoppas Apresiasi Upaya Pemerintah Turunkan Harga Minyak Goreng

KETUA Hubungan Antar Lembaga Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas) Andrian Lame Muhar menyambut baik penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) untuk menangani persoalan minyak goreng.

“Inkoppas menyambut baik siapa pun yang ditugaskan pemerintah untuk membantu masyarakat dan pedagang dalam menanggulangi masalah minyak goreng yang berlariut-larut,” ucap Andrian pada pewarta di Jakarta, Sabtu (28/5).

Penunjukan LBP diharapkan mampu membawa angin segar bagi persoalan minyak goreng dalam negeri. LBP dinilai memiliki kompetensi di bidang kelapa sawit. Selain itu, LBP juga dipandang aktif dalam bidang bisnis yang membantunya menyelesaikan permasalahan tata kelola minyak goreng.

"Saya harapkan Pak LBP saya rasa sangat mumpunilah untuk menanggulangi itu. Mungkin beliau sangat tahu kenapa sih harga minyak goreng masih sangat tinggi, masih kadang-kadang langka, masih seperti apa kendalanya," tukas Andrian.

Andrian mengapresiasi langkah LBP untuk mengaudit perusahaan sawit. Menurutnya, audit itu bisa mengungkap penyebab harga tinggi dan kelangkaan minyak goreng.

“Dari audit mungkin bisa dilihat kenapa harganya bisa tinggi. Lalu, kenapa bisa langka,” terangnya.

Andrian juga menyoal distribusi minyak goreng subsidi. Menurutnya, distributor 1 (D1) dan distributor 2 (d2) terkendala di Kementerian Perindustrian. Sebelumnya, pemerintah mewajibkan industri menyampaikan data dan dokumen tentang sumber dan volume bahan baku, daftar distributor (D1 dan D2) sampai pada tingkat kabupaten/kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas) Kemenperin.

"Permasalahannya sekarang, minyak goreng subsidi sangat sulit juga jalannya karena diatur di Kemenperin untuk soal pendistribusian minyak goreng subsidi masih mengalami kendala. Karena, D1 dan D2. Semua produsen minyak goreng juga agak kesulitan dengan beberapa aturan di Kemenperin bahwa dalam aturan itu pedagang di Inkoppas harus melampirkan NPWP (nomor pokok wajib pajak). Karena tidak semua pedagang punya NPWP," lanjutnya.

Meski demikian, Andrian menyatakan pihaknya terus melakukan konsolidasi agar minyak goreng bisa tersalurkan dengan maksimal.

Menurutnya, tidak hanya konsumen yang mengeluhkan mahalnya harga minyak goreng, pedagang pun demikian. Para pedagang terpaksa menurunkan margin keuntungan, agar harga minyak goreng lebih terjangkau.

"Karena dengan harga tinggi, konsumen menurun. Sehingga penghasilan mereka menurun,” pungkasnya. (OL-8)