MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presidensi G20 Indonesia harus menjadi motor pengembangan ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi dalam berbagai aspek, salah satunya transformasi ekonomi berbasis digital.
"Indonesia melalui kepemimpinan dalam Presidensi G20 berkomitmen agar dapat menghasilkan aksi konkret yang dapat dicontoh di berbagai tempat, bermanfaat bagi dunia dan salah satunya adalah pengembangan literasi dan keterampilan digital yang lebih inklusif dan produktif yang menjadi bagian dari transformasi ekonomi berbasis digital," ungkapnya dalam acara Side Event G20 Sinergi Membangun UMKM Tangguh Melalui Teknologi Finansial dan Penguatan Logistik di Indonesia secara virtual, Jumat (13/5).
Lebih lanjut, Airlangga menegaskan, pemerintah Indonesia mengapresiasi global partnership for financial inclusive, yang telah mengoordinasikan rencana aksi inklusi keuangan sebagai pilar utama dalam agenda pembangunan global sebagai kesepakatan bersama seluruh negara G20.
Menurutnya, Indonesia akan gencar melakukan berbagai inisiatif program keuangan inklusif pada semua kelompok masyarakat sebagai salah satu pilar dalam strategi pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional.
Dia pun menegaskan, Presidensi G20 Indonesia akan terus terbuka dan mendukung kerja sama dengan berbagai pihak baik antarpemangku kepentingan dalam negeri, negara-negara G20, dan organisasi internasional untuk mengimplementasikan upaya transformasi ekonomi yang adaptif, responsif dan inklusif.
Baca juga : UU Cipta Kerja Diapresiasi Pengusaha AS
Di tempat yang sama, Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir menegaskan bahwa Presidensi G20 Indonesia memiliki peran strategis untuk mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi yang lebih kuat, tangguh dan siap menghadapi tantangan di masa mendatang.
Dia menambahkan, salah satu upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi ialah inisiatif untuk mempercepat program keuangan inklusif pada semua kelompok masyarakat yang salah satunya pelaku UMKM.
"Kita tahu bahwa UMKM di Indonesia memiliki kontribusi yang besar dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan ekspor. Namun sayangnya, sebagian besar UMKM merupakan usaha informal. Melihat begitu besarnya peranan dan potensi UMKM dalam ekonomi Indonesia, pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan seluruh stakeholder dalam membangkitkan ekosistem kewirausahaan dan dukungan pembiayaan," tegas Iskandar.
Dalam rangka merespons kebutuhan pembiayaan ini, Iskandar menuturkan bahwa pemerintah telah meningkatkan plafon KUR menjadi Rp373,17 triliun pada 2020. Pemberian KUR khususnya untuk pelaku UMKM pemula bertujuan untuk membantu kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya di tahap awal dan diharapkan usahanya naik kelas.
"Di saat bersamaan, perluasan akses pembiayaan ini akan mendukung peningkatan inklusi keuangan. Keuangan inklusif merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan ekonomi," pungkasnya. (OL-7)
