Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
RENCANA mendorong PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI baru-baru ini yang diinisiasi pemerintah melalui Kementerian BUMN dinilai sebagai komitmen pemerintah sejak lama untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di dunia. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merilis Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 pada 2018.
Di dalamnya tertuang peta jalan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di dunia melalui beberapa strategi utama. Di antara peta jalan itu berupa penguatan rantai pasok halal, penguatan lembaga keuangan, hingga mengoptimalkan UMKM dan ekonomi digital. Terkait keuangan, satu program utama pemerintah yakni memiliki bank BUMN syariah.
Oleh karena itu, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat mengatakan bahwa rencana pemerintah yang hendak menjadikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai BUMN merupakan bentuk komitmen yang telah dirancang sejak 2018. "Jadi tahapan ketika sampai merger (Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRIsyariah) itu sebenarnya sudah sangat baik, tetapi belum memenuhi 100% dalam masterplan," katanya.
Sebagaimana diketahui, Wapres pada akhir Februari 2022 mengatakan pemerintah akan melakukan penyertaan modal negara melalui saham seri A Dwiwarna ke BSI. Dia meminta agar proses penyertaan saham Dwiwarna dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal itu dia sampaikan setelah mengadakan rapat dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan para Direksi Himpunan Bank Negara (Himbara). Erick dalam kesempatan berbeda mengatakan bahwa Kementerian BUMN akan melakukan percepatan transformasi BSI menjadi BUMN pada kuartal ketiga tahun ini.
Sutan melanjutkan, satu cita-cita dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 bukan hanya memiliki bank BUMN syariah, tetapi juga perusahaan tersebut harus memiliki skala bisnis yang besar. Menurutnya, saat ini BSI telah berhasil mengamplifikasi dengan masuk sebagai 10 besar bank di Indonesia. "Sebelumya tidak ada bank syariah masuk top 10 bank di Indonesia. Sejauh ini tahapan masih sesuai masterplan, tinggal menunggu perubahan status BSI dari anak usaha BUMN menjadi bank BUMN," katanya.
Satu keunggulan BSI, lanjut Sutan, saat berada langsung di bawah pemerintah yaitu memiliki ruang gerak yang lebih luas. Artinya pemerintah dapat memberikan arahan tanpa ada distorsi dari pemegang saham lain. Hal tersebut akan memberikan dampak langsung terhadap upaya negara meningkatkan kekuatan ekonomi syariah Indonesia. Sebagai bank BUMN, BSI diharapkan mampu meningkatkan pangsa pasar dan mendorong kemampuan menghimpun dana pihak ketiga (DPK), sehingga skala pembiayaan ikut naik. "Jadi bisa gerak lebih cepat dan bisa jadi penggerak utama ekosistem dan keuangan syariah," tambah Sutan.
Senada, pengamat ekonomi perbankan dari Binus University Doddy Ariefianto mengatakan bahwa status BSI sebagai anak usaha tiga Bank BUMN membuat perusahaan sulit menentukan arah bisnis secara mandiri. Padahal, menurutnya, bank syariah harus lepas dari bayang-bayang bank konvensional untuk berkembang lebih cepat. Selain menjadi entitas sendiri, kata Doddy, BSI juga perlu memperkuat diri melalui kemitraan yang solid dengan organisasi kemasyarakatan yang memiliki basis Islam kuat. "Dengan demikian akan mempermudah bisnis pembiayaan BSI dan memperluas akses terhadap nasabah maupun debitur baru," ujarnya.
Sepanjang tahun lalu BSI membukukan kinerja positif yang tercermin dari aset, dana pihak ketiga (DPK), dan laba tumbuh dua digit. Hal tersebut berlanjut hingga awal tahun ini.
Mengutip laporan keuangan bulanan BSI, per Februari 2022, aset bank dan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 14% secara tahunan (yoy). Capaian ini lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan sepanjang tahun lalu, di mana aset dan DPK, masing-masing naik 10,73% yoy dan 11,12% yoy.
Baca juga: Alokasi Dana BLT Minyak Goreng Capai Rp6,9 Triliun
Laba bank per Februari 2022 melesat signifikan. Bank mengantongi laba bersih setelah pajak Rp625,14 miliar atau naik 30,36% yoy. Hal ini terutama didorong oleh pendapatan setelah distribusi bagi hasil yang tumbuh 5,6% yoy menjadi Rp2,45 triliun.
Adapun dalam rencana bisnis bank 2022, BSI menargetkan pembiayaan tumbuh 11%–13% dan DPK naik 12%–15% secara tahunan. Terkait laba, bank menaruh target pertumbuhan optimistis, yakni melesat 32,01% yoy dan pertumbuhan paling sedikit 15,51% yoy. (RO/OL-14)
NAIK kelas menjadi badan usaha milik negara (BUMN), kinerja BSI pada 2025 progresif jauh di atas industri perbankan sekaligus mengubah peta perbankan Indonesia.
Kinerja yang kuat pada Triwulan II/2025 adalah buah dari konsistensi Perseroan fokus pada bisnis khas bank syariah, yakni emas dan islamic ecosystem terutama layanan haji dan umrah.
Meskipun tingkat inklusi keuangan nasional terus meningkat, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah masih berada di angka 13,41%.
KETUA Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menyebut perbankan syariah perlu melakukan penguatan sistem dan ekosistem bank syariah di masa depan.
Kinerja bank syariah ini sejalan dengan kenaikan penghimpunan dana pihak ketiga, pertumbuhan penyaluran pembiayaan, serta perolehan fee-based income yang tumbuh double digit.
Dalam pembiayaan syariah, penyediaan dana didasarkan pada prinsip kesepakatan antara pihak yang terlibat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dugaan pemerasan berkedok wartawan menyerang BUMN dan perusahaan swasta dengan tuduhan laporan keuangan fiktif. Modus ancaman dan intimidasi terungkap.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved