ANGGOTA Komisi VI DPR RI Singgih Januratmoko mengungkapkan kebijakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat untuk membeli minyak goreng adalah sebuah bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan stok dan harga komoditas tersebut.
Program itu sangat tidak tepat karena tidak akan menyelesaikan permasalahan sampai ke akarnya.
"Karena yang diperlukan masyarakat adalah minyak dengan harga terjangkau dan mudah diperoleh," ujar Singgih kepada Media Indonesia, Minggu (3/4).
Hal tersebut, sambung dia, adalah hak seluruh penduduk di Tanah Air, bukan hanya hak golongan penerima bantuan saja.
"Karena sekarang yang sulit bukan hanya konsumen saja. Pelaku UMKM juga kesulitan mencari minyak dengan harga murah. Minyak curah susah ditemui. Banyak pedagang yang sampai berhenti karena itu," jelas politisi Golkar itu.
Ia pun mengaku sangat kecewa dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah. Kementerian Perdagangan dan kementerian-kementerian terkait lainnya seakan tidak berdaya mengatasi situasi yang pelik itu.
"Indonesia penghasil CPO terbesar di dunia tetapi masyarakatnya kesulitan mendapatkan minyak goreng," pungkasnya. (OL-8)
