Mendag Ngaku Tidak akan Kalah dengan Pengusaha CPO

MENTERI Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menegaskan tidak akan kalah dengan pengusaha minyak sawit atau CPO dalam mengatur permasalahan minyak goreng.

Pengusaha CPO dipaksa membayar pungutan dan bea ekspor produk tersebut sekitar US$675 per metrik ton atau naik US$300 per metrik ton. Sementara untuk batas atas dana pungutan ekspor menjadi US$1.500 per ton.

Untuk setiap kenaikan harga CPO sebesar US$50/MT, maka tarif pungutan ekspor naik sebesar US$20/MT. Dana tersebut akan disetor ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Kalau ditanya apakah kita kalah dengan pengusaha? Tidak, tidak sama sekali. Kita tidak menyerah dengan pengusaha," ujarnya saat Rapat Kerja Komisi VI DPR secara virtual, Kamis (17/3).

Mendag kemudian menuding perusahaan CPO kerap mengabaikan kewajiban memenuhi pasokan dalam negeri, atau domestic market obligation (DMO) untuk produk minyak sawit mentah sebesar 30%. Sehingga, kebijakan itu dicabut.

"Sekarang kita minta (pengusaha) US$9 miliar (setor ke BPDPKS) untuk kesejahteraan kita. Jadi tidak ada yang kita kalah dengan pengusaha. Saya jamin saya tidak bisa diatur oleh pengusaha," ucapnya.

Baca juga: Mendag Cabut Aturan DMO, Tarif Ekspor CPO Naik US$300 per Metrik Ton

Di satu sisi, Mendag mengaku salah dengan tidak cermat mengantisipasi kenaikan minyak mentah akibat konflik Rusia dengan Ukraina. Sebab hal tersebut berdampak pada lonjakan harga komoditas yang berpengaruh kepada harga pangan dalam negeri.

Harga komoditas batu bara dari US$180 per ton meloncat menjadi US$430 per ton. Lalu, harga minyak mentah dari US$60 per barel sempat melonjak ke level US$139 per barel.

"Saya katakan kesalahan saya tidak bisa memprediksi perang yang membuat harga-harga loncat. Saya akui tidak melihat kaca spion harga komoditas naik luar biasa karena Rusia-Ukraina," pungkasnya. (A-2)