Minyak Goreng Masih Langka, Presiden Diminta Evaluasi Menteri Perdagangan

SEKRETARIS Dewan Pengarah Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Bambang Sutrisno, mencermati, belum berakhirnya kelangkaan minyak goreng. Apalagi saat ini, antrean masyarakat untuk mendapatkannya justru semakin menjadi-jadi. 

“Pemerintah seperti kedodoran. Apabila tidak sanggup menyelesaikan problem tersebut, jika diperlukan, ganti saja kementerian yang terkait. Problem ini sudah berlarut-larut,” tegas Bambang di Jakarta pada Kamis (10/3).

Menurut Bambang, seharusnya sejak awal pemerintah bisa mengantisipasi soal kelangkaan minyak goreng. Pasalnya, tren kenaikan tak wajar harga CPO sudah terjadi pada periode Agustus-September 2021.

“Imbasnya, periode akhir Desember hingga Maret ini masyarakat merasakan harga minyak goreng meroket dan kelangkaan yang belum kunjung usai,” lanjut Bambang. 

Baca juga: Badan Pangan Nasional Akan Bantu Jaga Stabilitas Harga Minyak Goreng

Dalam kaitan itulah, menurut Bambang, Presiden Joko Widodo sebaiknya mengevaluasi kementerian terkait. “Jika tidak dapat menyelesaikan, sebaiknya mundur diri secara terhormat.

“Stempel pemerintah ‘kerja, kerja, kerja’ tidak berbanding lurus dengan situasi real di lapangan,” lanjutnya. 

Kementerian Perdagangan, imbuh Bambang, justru sibuk melempar isu. Seperti pernyataan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, baru-baru ini.

“Dalam diskusi virtual, Oke Nurwan menyebut bahwa ada pihak yang mempermainkan dan mengganggu pasokan, tanpa menyebut oknum yang melakukan,” ungkap Bambang Sutrisno yang juga alumnus IPB University.

Komunikasi yang main tembak ke sana-kemari ke sejumlah media, juga dinilai Bambang kurang efektif. Misalnya saja dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR RI.

Saat itu, Kementerian Perdagangan menyinggung program Presiden Joko Widodo terkait B30. Kementerian Perdagangan menyebut, bahwa lonjakan harga CPO saat ini, tidak terlepas dari dampak kebijakan Indonesia yang mendorong penggunaan biodiesel.

“Padahal progam ini menguntungkan Indonesia. Konsumsi CPO meningkat dan akan bertambah jika B40 dilaksanakan,” kata Bambang.

Di sisi lain, Bambang justru menilai bahwa program tersebut tidak serta-merta menjadi penyebab kelangkaan minyak goreng. Pasalnya, dari 47 juta liter produksi CPO, hanya 7 juta liter yang dialokasikan untuk Biodiesel. 

Terkait hal itu, menurut Bambang, harusnya Kementerian Perdagangan membangun komunikasi yang fokus pada tugas dan kewenangannya. Kemendag turun ke lapangan guna memantau operasi distribusi ke seluruh wilayah yang memiliki indikasi kekurangan pasokan.

Selain itu, Kemendag juga harus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan pengawasan.

“Kementerian Perdagangan juga harus memiliki ketegasan. Mereka harus memberikan sanksi tegas pada produsen yang melakukan kecurangan,” tuturnya.

Menurut Bambang, situasi bertambah runyam, ketika inflasi tahunan yang akan terjadi di bulan Ramadan.

“Jika tidak diantisipasi dengan baik, bukan tidak mungkina kelangkaan juga akan terjadi pada bahan pangan lain, selain minyak goreng,” kata dia. 

Hal lain yang juga perlu diperhitungkan adalah perang Rusia dan Ukraina, yang berdampak pada rantai pangan dari hulu dan hilir. Sebut saja bahan baku pupuk dan bahan pangan yang memiliki ketergantungan impor. “Contoh kasus adalah kelangkaan kedelai, dan bisa juga tepung, bawang merah, serta beras,” pungkasnya. (RO/OL-09)