Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
ANGGOTA Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas Beny Witjaksono
mengatakan investasi pengelolaan dana haji bisa memberikan dampak sosial kepada masyarakat.
"Investasi pengelolaan dana haji didasarkan pada tiga tujuan besar yaitu Social Development Goals (SDGs), Maqashid Syariah, dan
responsible investment. Secara keseluruhan, ketiga tujuan ini membangun suatu segitiga kongruensi yang utuh dan memiliki pokok yang
bersifat holistik," kata Beny dalam pernyataan di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan pengelolaan dana haji bisa mendukung pelaksanaan SDGs yang selaras dengan faedah-faedah suportif sosial, lingkungan, dan ekonomi, yang saling beririsan.
Selain itu pengelolaan dana haji juga dilandaskan pada prinsip Maqashid Syariah yang merupakan implementasi dari ekonomi keuangan Islam yang mengonsolidasikan aspek niaga maupun kordial.
Terkait aktivitas investasi, lanjut Beny, kedua tujuan tersebut disempurnakan dalam konsep investasi yang bertanggung jawab untuk mendukung SDGs melalui strategi Socially Responsible Investment (SRI), Social Impact Investment (SII), dan Environment-Social Governance (ESG).
Untuk mewujudkan dampak sosio-ekonomis ini, maka investasi dana haji berperan dalam perkembangan ekonomi makro untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengentaskan kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, serta memulihkan distribusi pendapatan dan kekayaan.
Selain itu, menurut Beny, investasi juga dapat untuk meningkatkan kemajuan ekonomi dengan menurunkan derajat in-efektivitas, mencegah adanya defisit anggaran, dan mengurangi anggaran belanja pemerintah.
Dari sisi mikro, investasi dana haji juga dapat memberikan andil yang signifikan, salah satunya dalam meningkatkan surplus produsen dengan
menurunkan biaya produksi dan margin pembiayaan.
Kemudian meningkatkan surplus konsumen dengan meningkatnya suplai barang privat dan publik serta menjaga sustainabilitas nasional dengan meningkatkan kegiatan sosial-keagamaan dan keimanan.
"Berbagai pembahasan investasi dana haji dari sudut pandang SII dan SRI ini merupakan bentuk peningkatan perekonomian dan perbaikan
kesejahteraan sosial-ekonomi-keagamaan yang sesuai dengan esensi Pancasila sila kelima yaitu adil dan merata," katanya.
Saat ini bentuk pengelolaan dana haji yang dilakukan BPKH mencakup investasi Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam bentuk Project-Based Sukuk (PBS), Sukuk Korporasi, Sukuk Permodalan Nasional Madani (PNM), dan lain-lain. (Ant/E-1)
Edukasi finansial bertajuk Investing in Youth, Empowering Communities. Program ini menyasar 300 siswa dari tiga sekolah menengah atas di Jakarta dan Depok.
Salah satu persoalan utama yang diwarisi dari regulasi sebelumnya adalah lemahnya kejelasan dalam pengklasifikasian risiko usaha.
Semua perizinan, merujuk PP No 28/2025, diproses melalui Online Single Submission (OSS), termasuk integrasi data dari kementerian/lembaga dan daerah.
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah
Stres jelang masa pensiun?, Bank bjb siap juga aktif memberikan edukasi keuangan lewat workshop, webinar, dan materi digital yang gampang dipahami siapa saja.
Pemkab Cirebon melakukan sejumlah Langkah untuk meningkatkan investasi di wilayahnya, termasuk investasi dari luar negeri.
KETUA PP Muhammadiyah, Anwar Abbas menekankan pentingnya pemisahan fungsi antara pengelolaan dana dan penyelenggaraan ibadah haji. BPKH
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Islamic Finance News (IFN) menyelenggarakan forum tahunan IFN Dialogues 2025 untuk memperkuat kolaborasi di sektor keuangan syariah
Kehadiran BPKH dalam Global Islamic Financial Institutions Forum 2025 di Dubai menjadi platform penting untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam memajukan ekonomi syariah.
Menag Nasaruddin Umar mengapresiasi atas keberadaan BPKH yang fokus menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana haji untuk kepentingan umat.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, memuji peran krusial BPKH dalam pengelolaan dana haji, termasuk inisiatif lembaga tersebut mewujudkan haji yang lebih terjangkau.
DPP Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPH) menolak pembubaran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan mengusulkan amendemen Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved