Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
SEKRETARIS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan, implementasi penyaluran Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN) akan dilakukan paling lambat pekan depan. TNI/Polri selaku pelaksana penyaluran bantuan disebut sedang menyelesaikan pedoman umum dan aturan teknis terkait.
"Sejak awal Pak Menko (Airlangga Hartarto) mentargetkan dimulai di akhir minggu kedua Maret 2022 (akhir minggu ini). Mudah-mudahan bisa kita kejar waktunya, karena sebenarnya semua persiapan sudah disiapkan dengan baik, atau paling lambat minggu depan," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (8/3).
Susi, sapaan karib Susiwijono mengatakan, program BT-PKLWN merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang didorong pelaksanaanya secara front loading (dilakukan di awal tahun). Itu bertujuan untuk menjaga momentum daya beli masyarakat dan geliat ekonomi yang telah bertumbuh apik di 2021.
Pelaksanaan penyaluran bantuan bakal diserahkan kepada TNI/Polri dengan memanfaatkan sistem aplikasi yang sedang dibangun. Dengan begitu, kesalahan atau ketidaktepatan penyaluran bantuan dapat diminmalisasi dan menekan terjadinya moral hazard.
Sedangkan dari sisi administrasi, kata Susi, telah diselesaikan oleh Kementerian Keuangan pada pekan ini dengan rincian alokasi anggaran.
"Karena itu kita menargetkan untuk bisa mulai menyalurkan pada akhir minggu ini atau awal minggu depan," imbuhnya.
Baca juga : Soal Polemik Minyak Goreng, Kemendag Sebut Banyak Hambatan Distribusi
"Yang melaksanakan penyaluran di lapangan adalah teman-teman dari TNI/ Polri, karena itu minggu ini mulai dilakukan sosialisasi di jajaran vertikal di internal TNI/Polri seperti di Kodim maupun Polres," pungkas Susi.
Diberitakan sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan pemerintah akan mengucurkan bantuan tunai sebesar Rp600 ribu bagi tiap pedagang kaki lima (PKL), pemilik warung, dan nelayan. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada 2,76 juta penerima.
"Terkait bantuan tunai pedagang kaki lima dan nelayan ini sudah disiapkan untuk 2,76 juta penerima, terdiri dari satu juta pedagang kaki lima/warung dan 1,76 juta nelayan," ujarnya dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (8/3).
Dia menjelaskan, bantuan tunai tersebut bakal disalurkan oleh TNI dan Polri di kabupaten/kota lewat program prioritas pemerintah, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022.
Pada tahun lalu, mekanisme penyaluran bantuan ialah calon penerima yang telah terdata dan terverifikasi oleh pemerintah bakal menerima undangan pengambilan bantuan di Kantor Polres atau Kodim setempat.
"Disalurkan oleh TNI-Polri dengan jumlah Rp600 ribu per orang dan ini di kabupaten/kota prioritas untuk program pengentasan kemiskinan ekstrem tersebut," kata Airlangga. (OL-7)
Para pedagang yang berjualan di depan akses utama pasar menduga uang sewa lapak yang diberikan itu hanya masuk ke kantong ormas
Sejumlah pedagang di Pasar Induk Kramat Jati mengeluhkan begitu banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di pintu masuk sehingga membuat kawasan Los C dan H sepi.
MENJELANG libur lebaran Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengunjungi pedagang kuliner di kawasan Malioboro, Selasa (25/3). Ia pun memasang plang daftar harga menu makanan.
PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta menertibkan pedagang kaki lima (PKL) pada alur pintu masuk mobil di Stasiun Pasar Senen.
Di sisi lain, kata dia, banyak kesempatan Presiden Prabowo selalu menampilkan rasa hormat untuk para pedagang kaki lima yang mencari rezeki di jalan halal demi menafkahi anak dan istri.
Miftah pun menyampaikan permintaan maaf atas tindakannya. Ia mengaku khilaf.
Ketiga tersangka dugaan korupsi pembangunan ruas jalan itu yakni Kuasa Direktur CV Lembata Jaya berinisial LYL, Pejabat Pembuat Komitmen berinisial AP, dan konsultan pengawas, YM.
KPK menahan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Muda Laode Gomberto. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional daerah (PEN) covid-19
Penyaluran sebesar Rp628,44 miliar ini dengan capaian 78,42 persen dari total dana desa untuk Kaltim yang sebesar Rp777,27 miliar.
Pelaku UMKM dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan zaman melalui inovasi dan kreasi digital.
Hasil pemeriksaan saksi, KPK mengungkapkan tersangka meminta suap agar bisa mencairkan dana PEN Kabupaten Muna.
KPK mendalami pemberian uang dalam pengurusan pencairan dana PEN Kabupaten Muna di Kemdagri sebagai pelicin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved