SEKRETARIS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan, implementasi penyaluran Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN) akan dilakukan paling lambat pekan depan. TNI/Polri selaku pelaksana penyaluran bantuan disebut sedang menyelesaikan pedoman umum dan aturan teknis terkait.
"Sejak awal Pak Menko (Airlangga Hartarto) mentargetkan dimulai di akhir minggu kedua Maret 2022 (akhir minggu ini). Mudah-mudahan bisa kita kejar waktunya, karena sebenarnya semua persiapan sudah disiapkan dengan baik, atau paling lambat minggu depan," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (8/3).
Susi, sapaan karib Susiwijono mengatakan, program BT-PKLWN merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang didorong pelaksanaanya secara front loading (dilakukan di awal tahun). Itu bertujuan untuk menjaga momentum daya beli masyarakat dan geliat ekonomi yang telah bertumbuh apik di 2021.
Pelaksanaan penyaluran bantuan bakal diserahkan kepada TNI/Polri dengan memanfaatkan sistem aplikasi yang sedang dibangun. Dengan begitu, kesalahan atau ketidaktepatan penyaluran bantuan dapat diminmalisasi dan menekan terjadinya moral hazard.
Sedangkan dari sisi administrasi, kata Susi, telah diselesaikan oleh Kementerian Keuangan pada pekan ini dengan rincian alokasi anggaran.
"Karena itu kita menargetkan untuk bisa mulai menyalurkan pada akhir minggu ini atau awal minggu depan," imbuhnya.
Baca juga : Soal Polemik Minyak Goreng, Kemendag Sebut Banyak Hambatan Distribusi
"Yang melaksanakan penyaluran di lapangan adalah teman-teman dari TNI/ Polri, karena itu minggu ini mulai dilakukan sosialisasi di jajaran vertikal di internal TNI/Polri seperti di Kodim maupun Polres," pungkas Susi.
Diberitakan sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan pemerintah akan mengucurkan bantuan tunai sebesar Rp600 ribu bagi tiap pedagang kaki lima (PKL), pemilik warung, dan nelayan. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada 2,76 juta penerima.
"Terkait bantuan tunai pedagang kaki lima dan nelayan ini sudah disiapkan untuk 2,76 juta penerima, terdiri dari satu juta pedagang kaki lima/warung dan 1,76 juta nelayan," ujarnya dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (8/3).
Dia menjelaskan, bantuan tunai tersebut bakal disalurkan oleh TNI dan Polri di kabupaten/kota lewat program prioritas pemerintah, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022.
Pada tahun lalu, mekanisme penyaluran bantuan ialah calon penerima yang telah terdata dan terverifikasi oleh pemerintah bakal menerima undangan pengambilan bantuan di Kantor Polres atau Kodim setempat.
"Disalurkan oleh TNI-Polri dengan jumlah Rp600 ribu per orang dan ini di kabupaten/kota prioritas untuk program pengentasan kemiskinan ekstrem tersebut," kata Airlangga. (OL-7)
