Potensi Ekonomi Digital Butuh Kualitas Jaringan dan Regulasi Kondusif

INDONESIA memiliki potensi besar dalam ekonomi digital yang diperkirakan senilai US$146 pada 2025. Bahkan menurut Presiden Joko Widodo, kontribusi ekonomi digital Indonesia diproyeksikan naik delapan kali pada 2030 yaitu di angka Rp4.531 triliun. 

Hal itu tentu perlu diimbangi dengan kualitas jaringan di seluruh Tanah Air. Yang tak kalah penting juga yakni regulasi yang mendukung agar hal itu tercapai dengan baik.

Menurut Anggota Komisi I DPR M Farhan, di balik potensi yang menggiurkan itu ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Hal ini terkait dengan keamanan data dan juga kualitas jaringan. "Industri telekomunikasi diharapkan sudah menyiapkan instrumen manajemen dan teknis untuk melakukan perlindungan data pribadi," kata Farhan saat dihubungi Jumat (4/3).

Menurut dia, hal ini sangat penting mengingat Indonesia memasuki masa transformasi digital. Farhan membeberkan masalah kebocoran data dengan berbagai model. Dia mencontohkan penjualan database ke darkweb, termasuk ancaman pencurian data lain yang tak terlihat. "Bagaimana platform digital melakukan microtargeting, kemudian membuat alogaritma memengaruhi keputusan orang lain," kata Farhan.

Dikatakannya, terkait kualitas jaringan, saat ini segala macam kegiatan termasuk perdagangan sudah terintegrasi ke dunia maya. Bukan hanya di kota, tetapi ini juga sudah merambah hingga pelosok yang mencoba memasarkan produknya memanfaatkan internet.

Karena itu, kualitas jaringan yang ada perlu didukung dengan perlindungan data. Hal ini menjadi sangat penting seperti kegiatan niaga di e-commerce dan semacamnya yang rentan ancaman kebocoran. Menurutnya, salah satu solusi yakni regulasi yang kondusif dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sarwoto Atmosutarno menyebut internet yang berkualitas pasti akan menimbulkan akselerasi ekonomi digital. Soalnya, pemanfaatan sosial media, toko online, hingga pelayanan pemerintahan membutuhkan jaringan internet.

"Kita semua sepakat transformasi ekonomi digital, e-government harus maju. Kalau operator sudah sehat, akan melayani akses data internet dengan baik di mana pun dan masyarakat akan ikut menikmati untuk kegiatan ekonomi dan sosialnya," ujar Sarwoto.

Sarwoto juga menyinggung munculnya persaingan di industri telekomunikasi dan akhirnya harga bandwidth menjadi lebih turun dari sebelumnya. Akibatnya, operator menghitung ulang untuk menaikkan nilai dari perusahaannya agar tetap bertahan dalam memberikan layanan akses internet kepada masyarakat.

Sarwoto menilai dukungan kemudahan konsolidasi operator tidak cukup dalam meningkatkan akses internet ke publik, tetapi pemerintah juga harus mengkaji regulasi yang sudah tidak keekonomian di masa kini. "Misalnya, saat operator melakukan pembangunan menara atau menarik kabel akan muncul beban-beban yang diberikan pemerintah, khusus oleh pemerintah daerah," katanya.

Baca juga: Amerika Serikat Tambah 678.000 Pekerjaan pada Februari

"Pemda kan suka sekali membebani dengan PNBP, iuran membangun menara, menarik kabel itu kan banyak sekali iuran yang ditanggung," paparnya. Padahal, pembangunan infrastruktur tersebut bertujuan meningkatkan kualitas layanan internet di masyarakat di berbagai wilayah. "Kalau bandwidth internet tersedia dengan baik, kecepatan lebih tinggi, kualitas lebih baik, masyarakat bisa menggunakannya untuk macam-macam kegiatan," tutur Sarwoto. (RO/OL-14)