Ekonom Pemerintah Harus Intervensi ke Pengusaha Sawit agar Minyak Goreng Tidak Langka

DIREKTUR Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat, pemerintah harus bisa mengintervensi ke berbagai pihak, terutama pengusaha sawit terkait kelangkaan stok minyak goreng.

Menurutnya, hampir seluruh perusahaan produsen minyak goreng besar dalam negeri memiliki lahan sawit di atas tanah Hak Guna Usaha (HGU) milik negara.

"Kelapa sawit itu sebagian besar dari HGU. Harusnya pemerintah punya pressure kepada perusahaan minyak goreng terafiliasi dengan kebun sawit agar stok aman," ucapnya kepada wartawan, Rabu (23/2).

Intervensi berikutnya rekomendasi ekspor minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO) yang dibuat pemerintah bisa menjadi alat kepada perusahaan yang tidak memenuhi kebutuhan minyak goreng.

Lalu, para penimbun dan oknum yang sengaja memainkan harga minyak goreng atau kartel bisa dijerat hukum tanpa pandang bulu.

"Pemerintah harus bisa intervensi untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng kalau rule of law berlaku siapa pun," tegasnya.

Sementara itu, Ekonom Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, seharusnya tidak terjadi kelangkaan apabila pemerintah sudah menyiapkan bumper stok minyak goreng di pasaran.

"Kita ini kan negara terbesar dalam produksi CPO, masak buat minyak goreng saja langka," kata dia.

Selain itu, masalah distribusi produk CPO ke program mandatori biodiesel 30 atau B30 juga dianggap menjadi salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng.

Program pemerintah dengan menggunakan CPO untuk biofuel 30%, lanjut Nailul, menyedot CPO yang tadinya bisa digunakan untuk minyak goreng, akhirnya terserap ke biodiesel.

"Apalagi kalau pemakaian biodiesel kan ke Pertamina, artinya ada jaminan kepastian pemesanan. Ya pada mau lah pasti produsen CPO itu," pungkasnya. (OL-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi