Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) siap mengembangkan sistem pelaporan lembaga jasa keuangan yang mengarah pada aspek berkelanjutan.
Adapun pelaporan itu akan mencakup pembiayaan dan instrumen hijau. Serta, kerangka manajemen risiko dalam rangka mengantisipasi risiko keuangan akibat perubahan iklim. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam seminar virtual Green Economy Outlook 2022.
"Akselerasi penanganan agenda global mengenai perubahan iklim, juga menjadi concern berbagai otoritas internasional yang sudah mengatur hingga ke level asesmen manajemen risiko," ujar Wimboh, Selasa (22/2).
Baca juga: Menkeu: Instrumen APBN Bentuk Komitmen Atasi Perubahan Iklim
"Itu memperhitungkan risiko perubahan iklim dan implementasi pelaporan terkait ESG (enviromental, social, and coorporate governance)," imbuhnya.
OJK dikatakannya juga mendukung pengembangan bursa karbon nasional, yang diharapkan menjadi salah satu pusat perdagangan karbon di dunia yang kredibel, berintegritas dan likuid. Itu melalui penyiapan institutional framework, seperti kerangka pengaturan.
Baca juga: PPATK Hentikan Transaksi Investasi Ilegal Senilai Rp28,4 Miliar
Kesiapan teknologi, lanjut Wimboh, merupakan kebutuhan infrastruktur yang esensial untuk menjalankan bursa karbon yang efisien dan mendorong penguatan sektor keuangan.
"Sejalan dengan perspektif ESG, pengembangan keuangan berkelanjutan tidak hanya berkaitan aspek lingkungan. Namun, juga terkait pertumbuhan ekonomi yang merata," jelasnya.
Hal tersebut dinilai sejalan dengan program kerja antara OJK, pemerintah, Bank Indonesia dan LPS, sebagai bagian dari upaya pendalaman pasar keuangan sesuai Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK).(OL-11)
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Polri melalui gugus tugas ketahanan pangan juga telah aktif menggerakkan masyarakat dan kelompok tani untuk menanam jagung, serta mendukung distribusi hasil panen.
Melalui momentum Hari Bumi yang diperingati setiap 22 April, BNI meluncurkan inisiatif baru lewat Program BNI UMKM Ramah Lingkungan.
Satgas tersebut diharapkan dapat mengiringi Indonesia mencapai target pengurangan emisi sebesar 31,89% secara mandiri dan hingga 43% dengan dukungan internasional pada tahun 2030.
DEPUTI Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi menuturkan pemerintah terus aktif menggaet investasi ekonomi hijau.
Stella menjelaskan bahwa pemerintah akan mengadaptasi kurikulum, mengajarkan vokasi, dan penyelarasan program perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan industri.
Upaya mendorong ekonomi hijau terus dilakukan PT Bank Negara Indonesia (BNI) demi mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved