Wamenkeu: 90% Penerima Pembiayaan Ultramikro ialah Kelompok Usaha Perempuan

WAKIL Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan, sebagian besar pembiayaan ultramikro (UMi) dari Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) diterima oleh kelompok usaha perempuan.

Pemerintah, tegasnya, akan terus memberikan dukungan APBN bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

Salah satu yang diberikan adalah dengan menugaskan PIP untuk menjalankan berbagai macam program yang mendukung UMKM.

"Program UMi yang diterima 90% penerimanya adalah kelompok usaha perempuan. Saya senang sekali melihat kinerja dari penyerapan UMi ini dan saya ingin angka 5,4 juta penerima UMi bisa ditingkatkan oleh PIP," ujarnya dalam Seminar Digitalisasi UMKM Perempuan, Kamis (17/2).

Wamenkeu meminta PIP agar terus melakukan inovasi, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan membuka ruang baru seperti mendorong aspek digitalisasi.

Dia menilai, membuka aspek digitalisasi bukan hanya untuk mempermudah segala macam kegiatan, melainkan juga untuk mendorong peningkatan dari partisipasi di dalam program UMi.

"Salah satu kunci penting pemulihan ekonomi adalah peran dari Usaha UMKM dan saat yang bersamaan juga memastikan penyerapan tenaga kerja untuk mendistribusikan pendapatan yang lebih besar kepada masyarakat," ucap Wamenkeu.

Baca juga: Pemerintah Dorong UMKM dan Perempuan Pengusaha Bermigrasi ke Digital

Selain mendorong UMi, pemerintah juga memberikan seperangkat insentif perpajakan. Salah satunya dengan memberikan pembebasan pajak penghasilan untuk omset Rp500 juta sesuai yang ada di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

"Ibu Bapak pimpinan dari pemerintah daerah, mohon tidak ragu mengontak PIP di Kementerian Keuangan untuk terus membangun sinergi dan bisa meningkatkan upaya untuk memberikan pembiayaan kepada usaha mikro kecil, terutama perempuan," pungkasnya.

Suahasil yakin kerja sama antara PIP dengan Kementerian Koperasi dan UMKM memberikan dampak yang positif bagi pembinaan, menghasilkan perluasan pembiayaan UMKM perempuam, pengawasan koperasi potensial, dan optimalisasi digital. (A-2)