Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DESENTRALISASI fiskal di Indonesia yang berjalan sekitar dua dekade sejatinya berada pada jalur yang tepat. Namun agenda yang bertujuan menciptakan pemerataan ekonomi itu memiliki tantangan yang mesti bisa diselesaikan bersama.
Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti dalam Seminar Nasional bertema Akselerasi Perekonomian Daerah untuk Memacu Pemulihan Ekonomi Nasional secara daring, Selasa (8/2). "KaMI melihat bahwa capaian desentralisasi fiskal selama 20 tahun ini sebenarnya positif. Tapi ini walaupun kinerjanya positif, kita punya tantangan," kata dia.
Hal yang paling disoroti sebagai tantangan dalam desentralisasi fiskal ialah pemanfaatan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang belum optimal. Astera mengatakan, pemerintah daerah cenderung banyak menghabiskan anggaran untuk belanja pegawai.
Bahkan, 64,8% dana alokasi umum (DAU) dari TKDD dimanfaatkan oleh pemda untuk memenuhi belanja pegawai. Padahal di tingkat nasional, alokasi belanja pegawai hanya 32% hingga 24%.
"Struktur belanja daerah ini masih belum fokus. Jadi masih banyak program kegiatan sampai 29 ribuan sehingga belanja pegawainya tinggi," kata Astera.
Hal tersebut, lanjutnya, mesti segera untuk dibenahi agar belanja pemda tak hanya berfokus pada penjatahan pegawai. Penajaman efisiensi dan peningkatan efektivitas program pemda juga mesti dilakukan agar dana yang ditransfer pemerintah pusat dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Baca juga: OK Bank Permudah Pengajuan KTA Bagi yang Telah Vaksin Kedua
"Ini yang mungkin kami akan lihat dan bisa dilakukan perbaikan. Jadi program-program yang sama jangan dilakukan pengulangan. Tapi ini bisa dilakukan secara bersama sehingga cost-nya bisa lebih rendah. Ini juga ada check and balance jadi bisa mengurangi risiko fraud dan lainnya," jelas Astera. (OL-14)
Evaluasi dilakukan untuk mendeteksi masalah atau kendala pada penyerapan anggaran.
Menurutnya, selama ini pihaknya tidak pernah mengunggah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta ke situs resmi apbd.jakarta.go.id.
PSI menilai jawaban Anies yang menuding bahwa sistem digital tidak smart juga justru membuktikan ada masalah serius dalam kinerja Pemprov DKI.
"Kami mengapresiasi semua yang telah bekerja. Insyaallah nanti segera mungkin kita bisa melaksanakan. Bahkan sebagian dari program itu sudah bisa kita lakukan percepatan sebelum awal 2020."
Sudah bongkar pasang trotoar, halte dan jembatan penyeberangan orang (JPO), duit DKI masih banyak yang belum terpakai
KEPALA Badan Pengelola Keuangan Daerah (BKPD) DKI Jakarta Edi Sumantri menegaskan hingga saat ini kondisi keuangan Pemprov DKI Jakarta dalam keadaan cukup.
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved