Pemda Habiskan Banyak Anggaran untuk Gaji Pegawai

DESENTRALISASI fiskal di Indonesia yang berjalan sekitar dua dekade sejatinya berada pada jalur yang tepat. Namun agenda yang bertujuan menciptakan pemerataan ekonomi itu memiliki tantangan yang mesti bisa diselesaikan bersama.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti dalam Seminar Nasional bertema Akselerasi Perekonomian Daerah untuk Memacu Pemulihan Ekonomi Nasional secara daring, Selasa (8/2). "KaMI melihat bahwa capaian desentralisasi fiskal selama 20 tahun ini sebenarnya positif. Tapi ini walaupun kinerjanya positif, kita punya tantangan," kata dia.

Hal yang paling disoroti sebagai tantangan dalam desentralisasi fiskal ialah pemanfaatan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang belum optimal. Astera mengatakan, pemerintah daerah cenderung banyak menghabiskan anggaran untuk belanja pegawai.

Bahkan, 64,8% dana alokasi umum (DAU) dari TKDD dimanfaatkan oleh pemda untuk memenuhi belanja pegawai. Padahal di tingkat nasional, alokasi belanja pegawai hanya 32% hingga 24%.

"Struktur belanja daerah ini masih belum fokus. Jadi masih banyak program kegiatan sampai 29 ribuan sehingga belanja pegawainya tinggi," kata Astera.

Hal tersebut, lanjutnya, mesti segera untuk dibenahi agar belanja pemda tak hanya berfokus pada penjatahan pegawai. Penajaman efisiensi dan peningkatan efektivitas program pemda juga mesti dilakukan agar dana yang ditransfer pemerintah pusat dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Ini yang mungkin kami akan lihat dan bisa dilakukan perbaikan. Jadi program-program yang sama jangan dilakukan pengulangan. Tapi ini bisa dilakukan secara bersama sehingga cost-nya bisa lebih rendah. Ini juga ada check and balance jadi bisa mengurangi risiko fraud dan lainnya," jelas Astera. (OL-14)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Wisnu Arto Subari