Bantahan atas Tudingan Program Biodiesel Bikin Harga Minyak Goreng Tinggi

SEJUMLAH pihak menyalahkan program biodiesel (B30) sebagai penyebab kenaikan harga minyak goreng. Hal itu dibantah kalangan yang lain, salah satunya dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).

Sekretaris Jenderal Gapki Eddy Martono menampik bahwa penerapan program biodiesel mengganggu pasokan atau harga minyak goreng dalam negeri. "Yang menyebabkan harga minyak goreng tinggi memang karena harga minyak nabati internasional sedang tinggi," jelasnya.  

Eddy juga membantah bahwa pengusaha lebih suka menyuplai ke biodiesel ketimbang minyak goreng. "Program B30 itu bersifat mandatory dan volume ditentukan pemerintah," ujarnya.

Hal itu dikuatkan oleh peneliti senior LPEM FEB-UI, Mohamad Revindo. Ia juga menjelaskan bahwa permasalahan harga minyak goreng yang tak kunjung turun disebabkan ketidakmampuan Kementerian Perdaganganan melakukan distribusi dengan baik. "Kementerian Perdagangan seharusnya menjalankan operasi distribusi secara menyeluruh di titik-titik yang teridentifikasi sangat kekurangan pasokan dengan pengawasan yang superketat, tidak serta-merta menerima alasan para produsen dengan begitu saja," kata Revindo.

Menurut Revindo, pemerintah juga tidak cukup hanya menunggu produsen dan distributor menjalankan kebijakan. Langkah keras ataupun tangan besi melalui pengawasan hingga penjatuhan sanksi harus dilakukan. "Menko Perekonomian juga harus memberikan peringatan kepada Menteri Perdagangan atas kegagalan implementasi kebijakan dan berbagai perubahan tanpa kejelasan," menurut Revindo.

Anggota Komisi VII DPR Mukhtarudin turut bersuara. "Menteri Perdagangan tidak boleh menyalahkan program B30 yang sudah dimandatkan oleh Presiden Jokowi. Seharusnya Mendag tahu bahwa penggunaan CPO untuk program B30 hanya menggunakan sekitar 7,3 juta liter dan untuk minyak goreng tersedia sekitar 32 juta liter. Ini tidak mengganggu produksi minyak goreng," tukas Mukhtarudin.

Mukhtarudin juga menyorot Mendag yang curhat kepada salah satu media. Menurutnya, seorang menteri, apalagi dirjen tidak etis curhat ke media untuk mengkritik program presiden sebagai penyebab kelangkaan minyak goreng. Apalagi dari 47 juta liter produksi CPO kita, hanya 7 juta liter yang dialokasikan untuk biodieasel B30. "Menteri perdagangan harus fokus pada tugas dan kewenangannya. Jangan malah buang badan mengkritik kementerian lain. Kalau sudah buang badan begini jangan-jangan memang tanda-tanda inkompetensi," tandasnya.  

Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR minggu lalu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan lonjakan harga CPO saat ini tidak terlepas dari dampak kebijakan Indonesia yang mendorong penggunaan biodiesel. Diakuinya lonjakan harga CPO menguntungkan Indonesia. Dengan program B30, konsumsi CPO pun meningkat dan akan semakin bertambah jika B40 dilaksanakan.

"Yang buat CPO tinggi yaitu Republik Indonesia. Sebagai penghasil CPO terbesar dunia, bikin B30, harganya meloncat dan ini sangat menguntungkan Indonesia," kata Lutfi.  

Hal senada juga dikemukakan oleh pengamat ekonomi Faisal Basri yang  menilai kenaikan harga minyak goreng di tengah penurunan produksi dan ekspor CPO karena pergeseran besar dalam konsumsi CPO di dalam negeri. Di masa lalu, pengguna CPO yang dominan di dalam negeri yakni industri pangan, termasuk minyak goreng.

Baca juga: Ekonomi AS Tambahkan Pekerjaan pada Januari Lebih Banyak dari Perkiraan

Namun sejak pemerintah menerapkan kebijakan mandatori biodiesel, alokasi CPO untuk campuran solar berangsur naik. Peningkatan tajam terjadi pada 2020 dan 2021 dengan penerapan Program B20 (20% kandungan CPO dalam biosolar).

"Pengusaha cenderung menyalurkan CPO-nya ke pabrik biodiesel karena pemerintah menjamin perusahaan biodiesel tidak bakal merugi dan ada kucuran subsidi jika harga patokan di dalam negeri lebih rendah dari harga internasional. Sedangkan jika dijual ke pabrik minyak goreng tidak ada insentif seperti itu," jelas Faisal. (RO/OL-14)