Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
OTORITAS Jasa Keuangan meluncurkan Taksonomi Hijau guna mendukung pengembangan ekonomi hijau. Rencana ini akan digunakan pemerintah untuk memisahkan sektor dan subsektor usaha yang ramah lingkungan, kurang ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan.
Adapun, kebijakan ini akan menjadi panduan insentif dan disinsentif Kementerian/Lembaga dan OJK. Taksonomi Hijau disusun dengan mengkaji 2.733 klasifikasi sektor dan subsektor ekonomi, 919 di antaranya telah terkonfirmasi oleh kementerian.
Taksonomi Hijau juga merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memenuhi target Paris Agreement. Sasaran Indonesia adalah pengurangan emisi karbon hingga 29% dengan usaha sendiri dan 41% dukungan internasional pada 2030.
"Kebijakan ini diharapkan mampu membuat produk asal Indonesia berdaya saing tinggi dengan produk negara lain yang dianggap ramah lingkungan," kata Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus, Senin (24/1).
Baca juga: Presiden Paparkan Strategi Indonesia Wujudkan Ekonomi Hijau di World Economic Forum
Selain itu, Taksonomi Hijau diharapkan mampu membebaskan produk asal Indonesia dari hambatan dan diskriminasi untuk memasuki pasar negara lain. Saat ini Indonesia menjadi negara kedua di ASEAN setelah Malaysia yang mengeluarkan dokumen hijau.
Dengan adanya Taksonomi Hijau, maka perbankan yang menyalurkan kredit berpotensi mendapatkan insentif seperti penurunan bobot risiko kredit. Selain itu keluarnya dokumen ini juga diharapkan mampu mendorong industri prioritas pemerintah seperti kendaraan listrik berbasis baterai. OJK berharap Taksonomi Hijau menjadi insentif munculnya sumber perekonomian baru.(OL-5)
Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36 Tahun 2025 menjadi tonggak baru dalam penguatan tata kelola layanan kesehatan di industri asuransi.
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
SEJARAH baru tercipta di industri jasa keuangan Indonesia.
Selanjutnya Komisi XI DPR RI akan menyerahkan nama-nama yang dinilai layak kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna pada Kamis (12/3).
KOMISI XI DPR RI resmi menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026-2031.
Dua laporan mengungkap emisi bahan bakar fosil mencapai rekor tertinggi, sementara komitmen negara-negara dunia dinilai belum cukup cegah pemanasan global ekstrem hingga 2,6°C.
Pertemuan antara Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Menteri Iklim Inggris, Kerry McCarthy, menegaskan kembali komitmen kedua negara untuk mengatasi perubahan iklim.
SKK Migas mencatat Indonesia memiliki cadangan gas terbukti sebesar 54,76 Trilliun Standard Cubic Feet (TSCF).
Dua studi terbaru menunjukkan dunia kemungkinan besar telah melampaui ambang batas pemanasan global 1,5 derajat Celsius yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris.
Ttransisi energi mesti dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia tidak ingin terjebak dengan skenario kesepakatan iklim Perjanjian Paris atau Paris Agreement mengenai transisi energi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved