Senin 17 Januari 2022, 12:10 WIB

Khusus UMK, Sertifikasi Halal Kini Hanya Rp650 Ribu

Mediaindonesia.com | Ekonomi
Khusus UMK, Sertifikasi Halal Kini Hanya Rp650 Ribu

ANTARA FOTO/FB Anggoro
Ilustrasi: sertifikasi halal.

 

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menurunkan biaya sertifikasi halal reguler (berbayar), khususnya bagi usaha mikro dan kecil (UMK), yang sebelumnya sebesar Rp3 juta hingga Rp4 juta kini hanya Rp650 ribu.

"Tarif baru ini jauh lebih murah," ujar Kepala BPJPH Aqil Irham dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (17/1).

Aqil mengatakan beberapa ketentuan tarif sertifikasi halal di antaranya adalah untuk UMK berlaku tarif Rp0 melalui mekanisme self declare atau deklarasi halal secara mandiri.

Sementara biaya sertifikasi halal reguler untuk UMK dipatok Rp650 ribu. Dengan rincian, Rp300 ribu untuk pendaftaran dan penetapan kehalalan produk, Rp350 ribu untuk pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Menurutnya, penurunan biaya itu bagian dari komitmen afirmasi yang dilakukan pemerintah untuk pelaku UMK dengan tujuan untuk stimulasi, khususnya pada masa pandemi Covid-19. "Dengan begitu target 10 juta sertifikasi halal dapat kita capai," ujarnya.

Sebelumnya, BPJPH memiliki empat program akselerasi yang dilakukan sepanjang 2021 dalam upaya untuk percepatan implementasi program sertifikasi halal.

Pertama, fasilitasi sertifikasi halal pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Pada 2021 sebanyak 3.827 pelaku UMK telah merasakan program fasilitasi sertifikasi halal melalui skema pernyataan pelaku usaha (self declare).

Kedua, BPJPH menyiapkan 2.992 pendamping proses produk halal (PPH) bagi UMK. Pendampingan PPH dilakukan untuk memastikan bahwa proses produk yang dilakukan oleh pelaku usaha telah memenuhi standar kehalalan yang dipersyaratkan.

Ketiga, BPJPH membentuk tim akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Mereka bertugas melakukan penilaian kesesuaian, kompetensi, dan kelayakan LPH, dengan cakupan kegiatan; verifikasi/validasi, inspeksi produk dan/atau proses produksi halal, inspeksi rumah potong hewan/unggas atau unit potong hewan/unggas, dan/atau inspeksi, audit, dan pengujian laboratorium jika diperlukan terhadap kehalalan produk.

Keempat, digitalisasi dan perluasan integrasi sistem layanan sertifikasi halal. Menurut Aqil Irham, digitalisasi dan perluasan integrasi sistem layanan sertifikasi halal merupakan keniscayaan. Tanpa keduanya, BPJPH tidak dapat menjalankan layanannya secara optimal.

"Dengan integrasi sistem tersebut, maka terbangun keterhubungan sistem dan keterpaduan proses bisnis secara lebih cepat dan efisien yang berimplikasi pada terciptanya layanan sertifikasi halal yang baik," kata dia. (Ant/OL-12)

Baca Juga

Dok. JULO

Kolaborasi JULO dan BukuWarung Perluas Akses Kredit untuk Pembiayaan Modal Usaha 7 Juta UMKM

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 27 Mei 2022, 22:39 WIB
Sejak Agustus 2021, JULO bekerja sama dengan BukuWarung memberikan akses kredit digital ke 7 juta UMKM pengguna BukuWarung di...
Dok. Lanxess

Lanxess Gelar Virtual Days Sosialiasi Perkembangan Industri Bahan Kimia Khusus

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 27 Mei 2022, 22:30 WIB
Webinar akan digelar dalam berbagai bahasa dengan basis waktu berbeda-beda bagi wilayah Eropa dan Timur Tengah (EMEA), Asia, India, dan...
Dok. Jaya REeal Property

Geliat Industri Properti Terus Berlanjut, Jaya Real Properti Luncurkan Ruko 2 Lantai Seharga Rp2,2 M

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 27 Mei 2022, 22:18 WIB
Produk ini berupa ruko dua lantai untuk menangkap captive market milenial (usia 24-39 tahun) dan produktif (perkiraan usia 15-64 tahun)...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya