Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
DIREKTUR Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin mengungkapkan belum ada rencana menghentikan larangan ekspor batu bara sampai saat ini. Kebijakan itu masih terus berlaku sampai sebulan ini.
"Masih berlaku sampai 31 Januari 2022 (larangan ekspor batu bara)," ujarnya dalam Economic Challenge yang disiarkan Metro TV, Selasa (11/1) malam.
Ridwan juga menuturkan 14 kapal muatan batu bara yang siap dilepas ternyata belum diputuskan secara pasti kapan akan diekspor. Menurutnya, para menteri terkait akan merapatkan hal tersebut pada hari ini, Rabu (12/1).
Baca juga: Larangan Ekspor Batu Bara Berdampak Positif ke PLN
Di satu sisi, Dirjen Minerba ESDM mengakui larangan ekspor batu bara berdampak positif ke PT PLN (Persero) dengan jaminan pasokan komoditas tersebut tersedia untuk kelancaran listrik di Tanah Air.
Pasalnya, PLN sempat mengabarkan, akibat krisis pasokan batu bara pada Desember 2021 lalu, diperkirakan bakal terjadi pemadaman di seluruh wilayah Jawa, Madura, dan Bali karena 17 pembangkit kekurangan pasokan. Dampaknya, 10 juta pelanggan PLN terancam mengalami pemadaman listrik.
"'Secara volume, kebutuhan PLN semula dikhawatirkan akan mematikan 17 PLTU dengan sejumlah gigawatt, sekarang rata-rata dapat dicapai mendekati 15 Hari Operasi (HoP)," jelasnya.
Sebelum adanya larangan ekspor batu bara, Ridwan mengatakan efektivitas dari kewajiban kontrak PLN dengan mitra atau supplier kurang dari 60%. Namun, saat ini, para pengusaha tambang sudah memasok 80% untuk kebutuhan batu bara dalam negeri.
"Laporan dari PLN menunjukkan perbaikan. Memang dari hari ke hari masih dinamis, kita akan menunggu saat-saat terakhir (Januari ini). Tapi per hari ini secara volume pasokan sudah memadai," ucapnya.
"Kita tunggu sekarang adalah delivery atau ketersampaian batu baru ke PLTU-nya. Ini yang masih diperjuangkan sekarang oleh kami," pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, pasokan batu bara biasanya berada di angka 10,7 juta metrik ton (MT), sekarang menjadi 16,2 juta MT akibat pelarangan ekspor batu bara oleh pemerintah.
Pasokan ini didapat dari tambahan 2,9 juta MT pada Desember 2021. Lalu tambahan lagi 3,4 juta MT pada 6 Januari 2021, kemudian ada 2,1 juta MT di 9 Januari 2021.
"Sehingga ada peningkatan volume delivery dari batu bara yang bisa mengeleminasi jangka pendek (ancaman) soal pemadaman, kemudian tentu saja krisis ini bisa diperbaiki," tegasnya. (OL-1)
AKTIVITAS distribusi ekspor batubara dari dan ke Pelabuhan Bunati, Kalimantan Selatan (Kalsel) terhambat akibat adanya pendangkalan dalam beberapa waktu terakhir.
SEMANGAT pemerintah untuk mendorong hilirisasi, khususnya pada komoditas batu bara, hingga saat ini masih belum ada titik terang.
PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) merealisasikan produksi batu bara sebesar 103,34% dari target tahunan.
Oli bekas, buangan padat dari pengolahan kelapa sawit, popok, kemasan oli bekas, serta berbagai jenis limbah lainnya kini menjadi bahan bakar.
Pemerintah kembali merencanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara pada periode 2029 hingga 2033.
MIND Id memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai tulang punggung hilirisasi mineral dan batu bara Indonesia masa depan.
Masyarakat di sekitar wilayah jaringan diajak aktif peduli lingkungan melalui program tukar sampah dengan internet.
PEMERINTAH membatalkan rencana kebijakan diskon tarif listrik 50 persen tahap kedua untuk Juni-Juli 2025.
Pemerintah berencana kembali menggulirkan program diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 volt ampere (VA).
Indonesia diproyeksikan akan menjadi net importer gas fosil pada 2040, hingga dampak kesehatan dan lingkungan yang meningkat di sekitar pembangkit.
Pendidikan kritis soal transisi energi bersih terbarukan pun semakin krusial. Sebab, krisis iklim menjadi tantangan yang akan semakin masif dihadapi generasi muda di masa mendatang.
Pengesahan RUPTL juga menunjukkan komitmen Pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan energi dan transisi energi di Tanah Air.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved