Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMENRINTAH optimistis penerimaan pajak 2021 akan mencapai target. Optimisme itu didasari karena adanya perbaikan administrasi perpajakan, kemampuan otoritas pajak menangkap potensi penerimaan, dan faktor eksternal yang mendukung masuknya penerimaan pajak.
"Mudah-mudahan seperti yang sudah pernah disampaikan, penerimaan pajak ini mudah-mudahan bisa mencapai 100%," ujar Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal saat ditemui di Gedung Sate, Bandung, Jumat (17/12).
Dari sisi administrasi, kata dia, dari 325 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Indonesia, 76 KPP diantaranya telah memenuhi target penerimaan pajak. Jumlah itu jauh lebih banyak dibanding kinerja 2020 yang tercatat hanya 66 KPP berhasil mencapai target penerimaan pajak.
Yon bilang, jumlah KPP yang berhasil mencapai target penerimaan pajak diperkirakan akan terud bertambah setiap harinya. Menurutnya, di sisa 10 hari terakhir masa pembukuan tahun anggaran 2021 ini, pencapaian apik sejumlah KPP akan mendorong penerimaan pajak secara nasional.
Menurut Yon, KKP bisa dibilang sebagai pemicu dari apiknya penerimaan pajak tahun ini.
"Meski di masa pandemi, kegiatan pengawsan tetap dilakukan. Sebab pengawasan kunci voluntary wajib pajak baik sisi kegiatan pengawasan pembayaran massa atau sisi kepatuhan melakukan upaya sedemikian rupa yang terukur ssuai ketentuan yang berlaku," jelas Yon.
Hal kedua ialah dari sisi perekonomian global dan belakangan ini berdampak baik pada penerimaan negara. Dinamika global menyebabkan naiknya harga beberapa komoditas andalan nasional.
Itu menurut Yon, mendorong aktivitas ekspor dan impor nasional yang pada akhirnya berimplikasi pada penerimaan pajak. ",Kalau dilihat neraca perdagngan selalu surplus dan dibandingkan tahun lalu growthnya 30%, jadi ini tentu berdampak ke penerimaan," jelasnya.
Hal ketiga yakni membaiknya kondisi kesehatan dan ekonomi domestik. Yon bilang, melandainya kasus aktif Covid-19 di Tanah Air telah membuat industri kembali bergeliat dan mengaktivasi aktivitas ekonominya.
Dari hal itu aliran pajak perlahan mulai masuk ke dalam kas negara. "Kami lihat mobiltas masyarakat, aktivitas lancar, dan orang mulai begerak. Jadi ikut akan mendorong pertumbuhan sisi konsumi dalam negeri," imbuhnya.
"Ini dikonfirmasi sisi demand side dan PDB tumbuh positif, PPN dalam negeri tumbuh stabil rata-rata 6-10% dalam 3 bulan terakhir. Jadi kombinasi faktor eksternal, faktor kemampuan administrasi mengcapture potensi yang ada dan faktror kepatuhan WP," pungkas Yon. (Mir/OL-09)
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
TARGET penerimaan pajak Indonesia pada 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun, meningkat 13,5% dari tahun sebelumnya, dinilai sulit tercapai.
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Taxco Solution, perusahaan konsultan profesional di bidang pajak, akuntansi, kepabeanan, dan hukum, resmi memperluas jangkauan layanannya dengan membuka Kantor Cabang Palembang.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan mengambil langkah hukum tegas terhadap puluhan perusahaan baja yang diduga beroperasi secara ilegal di Indonesia.
Boyamin menilai kondisi ini juga membuktikan bahwa reformasi perpajakan yang selama ini digaungkan pemerintah gagal menyentuh akar persoalan dan lebih bersifat kosmetik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved