Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
PEMENRINTAH optimistis penerimaan pajak 2021 akan mencapai target. Optimisme itu didasari karena adanya perbaikan administrasi perpajakan, kemampuan otoritas pajak menangkap potensi penerimaan, dan faktor eksternal yang mendukung masuknya penerimaan pajak.
"Mudah-mudahan seperti yang sudah pernah disampaikan, penerimaan pajak ini mudah-mudahan bisa mencapai 100%," ujar Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal saat ditemui di Gedung Sate, Bandung, Jumat (17/12).
Dari sisi administrasi, kata dia, dari 325 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Indonesia, 76 KPP diantaranya telah memenuhi target penerimaan pajak. Jumlah itu jauh lebih banyak dibanding kinerja 2020 yang tercatat hanya 66 KPP berhasil mencapai target penerimaan pajak.
Yon bilang, jumlah KPP yang berhasil mencapai target penerimaan pajak diperkirakan akan terud bertambah setiap harinya. Menurutnya, di sisa 10 hari terakhir masa pembukuan tahun anggaran 2021 ini, pencapaian apik sejumlah KPP akan mendorong penerimaan pajak secara nasional.
Menurut Yon, KKP bisa dibilang sebagai pemicu dari apiknya penerimaan pajak tahun ini.
"Meski di masa pandemi, kegiatan pengawsan tetap dilakukan. Sebab pengawasan kunci voluntary wajib pajak baik sisi kegiatan pengawasan pembayaran massa atau sisi kepatuhan melakukan upaya sedemikian rupa yang terukur ssuai ketentuan yang berlaku," jelas Yon.
Hal kedua ialah dari sisi perekonomian global dan belakangan ini berdampak baik pada penerimaan negara. Dinamika global menyebabkan naiknya harga beberapa komoditas andalan nasional.
Itu menurut Yon, mendorong aktivitas ekspor dan impor nasional yang pada akhirnya berimplikasi pada penerimaan pajak. ",Kalau dilihat neraca perdagngan selalu surplus dan dibandingkan tahun lalu growthnya 30%, jadi ini tentu berdampak ke penerimaan," jelasnya.
Hal ketiga yakni membaiknya kondisi kesehatan dan ekonomi domestik. Yon bilang, melandainya kasus aktif Covid-19 di Tanah Air telah membuat industri kembali bergeliat dan mengaktivasi aktivitas ekonominya.
Dari hal itu aliran pajak perlahan mulai masuk ke dalam kas negara. "Kami lihat mobiltas masyarakat, aktivitas lancar, dan orang mulai begerak. Jadi ikut akan mendorong pertumbuhan sisi konsumi dalam negeri," imbuhnya.
"Ini dikonfirmasi sisi demand side dan PDB tumbuh positif, PPN dalam negeri tumbuh stabil rata-rata 6-10% dalam 3 bulan terakhir. Jadi kombinasi faktor eksternal, faktor kemampuan administrasi mengcapture potensi yang ada dan faktror kepatuhan WP," pungkas Yon. (Mir/OL-09)
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani saat membuka Sarasehan Ekonomi Syariah baru-baru ini kembali menggugah diskursus publik:
Wakil Kepala Staf Kepresidenan, M Qodari, memberikan apresiasi terhadap inovasi dan terobosan yang dilakukan sejumlah kepala daerah dalam mengelola pembangunan di wilayah masing-masing.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Menkeu menyebut pentingnya reformasi di bidang pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved