Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMENRINTAH optimistis penerimaan pajak 2021 akan mencapai target. Optimisme itu didasari karena adanya perbaikan administrasi perpajakan, kemampuan otoritas pajak menangkap potensi penerimaan, dan faktor eksternal yang mendukung masuknya penerimaan pajak.
"Mudah-mudahan seperti yang sudah pernah disampaikan, penerimaan pajak ini mudah-mudahan bisa mencapai 100%," ujar Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal saat ditemui di Gedung Sate, Bandung, Jumat (17/12).
Dari sisi administrasi, kata dia, dari 325 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Indonesia, 76 KPP diantaranya telah memenuhi target penerimaan pajak. Jumlah itu jauh lebih banyak dibanding kinerja 2020 yang tercatat hanya 66 KPP berhasil mencapai target penerimaan pajak.
Yon bilang, jumlah KPP yang berhasil mencapai target penerimaan pajak diperkirakan akan terud bertambah setiap harinya. Menurutnya, di sisa 10 hari terakhir masa pembukuan tahun anggaran 2021 ini, pencapaian apik sejumlah KPP akan mendorong penerimaan pajak secara nasional.
Menurut Yon, KKP bisa dibilang sebagai pemicu dari apiknya penerimaan pajak tahun ini.
"Meski di masa pandemi, kegiatan pengawsan tetap dilakukan. Sebab pengawasan kunci voluntary wajib pajak baik sisi kegiatan pengawasan pembayaran massa atau sisi kepatuhan melakukan upaya sedemikian rupa yang terukur ssuai ketentuan yang berlaku," jelas Yon.
Hal kedua ialah dari sisi perekonomian global dan belakangan ini berdampak baik pada penerimaan negara. Dinamika global menyebabkan naiknya harga beberapa komoditas andalan nasional.
Itu menurut Yon, mendorong aktivitas ekspor dan impor nasional yang pada akhirnya berimplikasi pada penerimaan pajak. ",Kalau dilihat neraca perdagngan selalu surplus dan dibandingkan tahun lalu growthnya 30%, jadi ini tentu berdampak ke penerimaan," jelasnya.
Hal ketiga yakni membaiknya kondisi kesehatan dan ekonomi domestik. Yon bilang, melandainya kasus aktif Covid-19 di Tanah Air telah membuat industri kembali bergeliat dan mengaktivasi aktivitas ekonominya.
Dari hal itu aliran pajak perlahan mulai masuk ke dalam kas negara. "Kami lihat mobiltas masyarakat, aktivitas lancar, dan orang mulai begerak. Jadi ikut akan mendorong pertumbuhan sisi konsumi dalam negeri," imbuhnya.
"Ini dikonfirmasi sisi demand side dan PDB tumbuh positif, PPN dalam negeri tumbuh stabil rata-rata 6-10% dalam 3 bulan terakhir. Jadi kombinasi faktor eksternal, faktor kemampuan administrasi mengcapture potensi yang ada dan faktror kepatuhan WP," pungkas Yon. (Mir/OL-09)
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
INDONESIA masih dihantui oleh ekonomi bayangan. Ekonomi bayangan (Shadow economy) digambarkan sebagai keseluruhan aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Asep menjelaskan, KPP Madya sejatinya sudah memeriksa nilai lebih bayar pajak PT BKB. Sejatinya, ada Rp49,47 miliar kelebihan bayar dengan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar.
Selain Mulyono, KPK juga mengamankan satu petugas pajak serta satu pihak swasta. Pihak swasta tersebut merupakan wajib pajak dari PT BKB.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana memangkas insentif pajak meskipun nilai belanja perpajakan terus meningkat.
KPK gelar dua OTT di Kalsel dan Jakarta terkait pajak dan bea cukai. Menkeu Purbaya sebut momen perbaiki instansi pajak dan Bea Cukai
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved