Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
SERANGKAIAN tantangan pada pasar global menyebabkan hampir seluruh mata uang negara berkembang terdepresiasi, termasuk Rupiah.
Depresiasi Rupiah terjadi, namun, lebih rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya berkat kuat dan terjaganya kondisi perekonomian domestik.
Upaya BI dalam menjaga stabilitas Rupiah di tengah sedikit meningkatnya gejolak pasar akhir-akhir ini juga berkontribusi terhadap terjaganya nilai Rupiah.
Di tengah gejolak pasar global, kebijakan moneter BI yang akomodatif berhasil menjaga posisi cadangan devisa yang aman sebesar USD145,9 miliar pada November 2021.
Tingkat cadangan devisa saat ini terhitung lebih dari cukup karena setara dengan 8,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, sudah jauh lebih tinggi dibandingkan standar kecukupan internasional yang hanya sekitar tiga bulan impor.
"Untuk tahun 2021 secara keseluruhan, kinerja mata uang Indonesia relatif terkelola dengan baik dengan Rupiah diharapkan menjadi mata uang dengan kinerja terbaik di Asia pada akhir tahun ini," kata Teuku Riefky, Ekonom Makro ekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Kamis (16/12).
Pencapaian tersebut didorong oleh kehati-hatian BI dalam menjaga harga domestik dan stabilisasi Rupiah serta mendukung agenda pemulihan ekonomi di masa pandemi. BI secara aktif melakukan triple intervention dalam menstabilkan Rupiah di pasar spot dan domestic non-deliverable forward (DNDF), serta pembelian SBN di pasar sekunder sepanjang tahun 2021.
Perkembangan penggunaan local currency settlement (LCS) dengan agenda promosi investasi dan perdagangan di negara-negara mitra dagang utama Indonesia dapat berdampak baik terhadap stabilitas Rupiah kedepannya.
Tren kenaikan inflasi global yang mendorong pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat masih menjadi faktor dominan gejolak pasar selama sebulan terakhir.
Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya kepanikan akibat ditemukannya varian baru Covid-19 di beberapa negara. Terlepas dari penyebaran varian baru yang terbilang cepat, kemungkinan dampak penularan ini terhadap ekonomi masih tidak pasti.
Pemerintah di seluruh dunia masih belum tahu apakah varian Omicron akan menimbulkan risiko parah terhadap kondisi kesehatan atau seberapa efektif vaksin terhadap varian baru.
Dengan demikian, masih terlalu dini untuk memprediksi berapa lama restriksi sosial yang diperlukan atau seberapa besar gangguan berikutnya dalam perekonomian. Namun, dengan tingkat vaksinasi yang meningkat pesat dan pembelajaran dari penanganan pandemi gelombang kedua, perekonomian diharapkan lebih siap menghadapi Covid-19.
"Pemerintah Indonesia perlu menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan memperkuat langkah-langkah antisipatif untuk mencegah kemungkinan munculnya gelombang baru Covid-19 pada akhir tahun ini," kata Riefky.
Rencana Kementerian Keuangan untuk memperluas penerbitan obligasi pemerintah tahun depan akan terus mendukung pemulihan ekonomi dan langkah untuk mengantisipasi potensi gejolak di tahun 2022.
"Mengingat ketidakpastian global yang lebih tinggi akhir-akhir ini, Dalam rangka menjaga stabilitas Rupiah dan mendukung agenda pemulihan ekonomi, BI perlu mempertahankan suku bunga acuan di tingkat 3,50% bulan ini," tutup Riefky. (OL-13)
Baca Juga: IMF: Pandemi Membuat Utang Global Melonjak Hingga US$226 Triliun
Setiap keputusan investasi kini mempertimbangkan dinamika regulasi dan perkembangan teknologi.
Aksi pungli dan parkir liar di Pasar Induk Kramat Jati itu meresahkan para pedagang dan pengunjung pasar.
Di 2024, 68% usaha kecil Indonesia yang berinvestasi pada teknologi melaporkan bahwa investasi tersebut meningkatkan profitabilitas mereka.
Ketersediaan bahan pokok penting relatif masih aman. Begitu juga dengan harga cenderung stabil dan terkendali.
Selain untuk memeriksa ketersediaan bahan pangan, sidak juga demi memastikan barang yang beredar di pasaran sesuai standar
Pemerintah pusat telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani minimal sebesar Rp6.500 per kilogram.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved