Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan kepada seluruh jajaran menteri dan kepala daerah untuk menggiring para investor menanamkan modal di sektor hilir. Langkah tersebut harus dilakukan demi mewujudkan kemandirian industri nasional dan menciptakan nilai tambah yang tinggi di dalam negeri.
"Giring investor membuat barang jadi. Kalau tidak mau barang jadi, ya sudah, setengah jadi minimal. Ini yang bolak-balik saya sampaikan. Transformasi ekonomi yang kita mau di situ. Investasi harus yang memiliki nilai tambah tinggi," ujar Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi 2021 di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (24/11).
Kepala negara menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh lagi menjual produk-produk mentah ke luar negeri.
Pelarangan ekspor nikel, yang telah diterapkan sejak tahun lalu menjadi pembuka sebelum nanti komoditas-komoditas lain akan mendapatkan perlakuan serupa.
"Mungkin tahun depan kita stop yang ekspor bahan mentah bauksit. Tahun depannya lagi stop ekspor tembaga mentah. Tahun depannya lagi timah mentah. Itu terus akan kita lakukan karena nilai tambah di situ lompatannya besar-besar," jelas mantan wali kota Solo itu.
Ia pun memberikan bukti konkret terkait tingginya nilai tambah yang diperoleh Indonesia. Empat tahun lalu, ketika nikel masih diperdagangkan dalam bentuk mentah, nilai ekspor komoditas tersebut hanya Rp15 triliun. Sekarang, setelah diwajibkan ekspor dalam bentuk jadi atau setengah jadi, nilai yang diraih mencapai Rp280 triliun.
"Itu yang namanya nilai tambah. Tentu juga negara mendapatkan tambahan royalti, bea keluar, PNBP, dan pajak-pajak yang lain," jelasnya.
Baca juga: Kementan: Stok Jagung Nasional Diperkuat di Sentra Produksi
Pemerintah daerah pun memperoleh manfaat berupa peredaran uang yang sangat besar. Maluku Utara dan Morowali dapat menjadi gambaran dari keberhasilan larangan ekspor bahan mentah. "Jadi sekali lagi, ekonomi kita yang tadinya berbasis sumber daya mentah, satu per satu akan masuk ke setengah jadi, masuk ke barang jadi, hingga mendorong nilai tambah," tandasnya. (OL-14)
PRESIDEN Prabowo Subianto bertemu dengan petinggi perusahaan global di Amerika Serikat, Jumat (20/2) waktu setempat. Dalam pertemuan itu Indonesia memperkuat sistem investasi
Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan pimpinan dari 12 perusahaan investasi terbesar dunia dalam upaya memperkuat kemitraan strategis, dalam pertemuan yang berlangsung di Washington DC.
Agenda utama pertemuan adalah pembahasan pengembangan, hilirisasi, serta potensi ekspor komoditas kakao Papua ke pasar global.
Kesepakatan besar ini diresmikan dalam ajang US-Indonesia Business Summit 2026 yang berlangsung di Washington D.C., Rabu (18/2) waktu setempat.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif saat berbicara di hadapan para pelaku usaha Amerika Serikat.
Presiden Prabowo Subianto menjelaskan langkah pemerintah dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5% sekaligus mempercepat pembangunan konektivitas.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved