Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong fokus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mencapai komitmen jangka menengah dan panjang yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Fokus APBN bukan hanya bersifat jangka pendek. Indonesia memiliki komitmen jangka menengah panjang seperti yang selama ini dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN),” ungkapnya dalam SDGs Annual Conference 2021 secara daring, Selasa (23/11).
Baca juga: Bappenas Sebut Kebutuhan Pendanaan untuk SDGs Mencapai Rp67 Ribu Triliun
Sri Mulyani menuturkan, program SDGs ini juga sesuai dengan harapan dan cita-cita untuk mencapai kondisi 2045 yaitu Indonesia menjadi negara yang masuk dalam lima ekonomi terbesar di dunia.
Ia menjelaskan SDGs sendiri mencakup indikator pembangunan yang bertujuan untuk membangun kualitas sumber daya manusia (SDM), Institusi dengan akuntabilitas yang baik serta menciptakan kemakmuran yang adil, merata dan inklusif.
Untuk mencapai indikator SDGs maka peranan pendanaan menjadi sangat penting baik yang berasal dari APBN maupun kombinasi antara APBN dengan private sector secara stand alone, filantropis dan masyarakat secara bersama atau sendiri-sendiri.
Untuk mencapai program SDGs, pemerintah melakukan gender based tagging dalam APBN agar dapat mendukung target-target terkait gender equality.
Tak hanya itu, pemerintah juga melakukan climate change tagging dalam rangka mengidentifikasi instrumen APBN yang akuntabel untuk membiayai program-program terkait perubahan iklim.
Pemerintah turut melakukan berbagai inovasi dalam rangka mengembangkan instrumen-instrumen untuk mendanai program SDGs seperti dengan menerbitkan green sukuk atau SDG bond yang diasosiasikan untuk climate change.
Ia menambahkan, pemerintah melakukan kolaborasi dengan pihak lain untuk mendapat investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur Indonesia (SMI).
Pt T SMI membentuk platform bersama bertajuk SDG Indonesia One untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ini dengan memanfaatkan sistem pembiayaan dari APBN dan swasta baik berasal dari multilateral maupun filantropis.
Langkah kolaborasi melalui platform bersama ini salah satunya dapat digunakan untuk menyiapkan program air bersih, renewable, climate change atau hal lain seperti pendidikan dan kesehatan.
“Kalau dilakukan bersama maka pencapian target dari SDGs output, outcome, dan result menjadi jauh lebih powerfull dan efektif,” pungkas Sri Mulyani. (OL-6)
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, melemparkan isu terkait naiknya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan rendahnya gaji dosen dan guru di Indonesia menuai kritik tajam berbagai kalangan.
Teknologi deepfake menggunakan AI dan GAN memungkinkan manipulasi wajah dan suara secara realistis, menimbulkan risiko besar bagi reputasi dan informasi publik.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan tunjangan anggota DPR yang mengalami penaikan sebagi bentuk kepedulian Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
PEMERINTAH menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved