Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
BUMD milik Pemprov DKI yakni Bank DKI memimpin kerja sama kredit investasi dengan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (IKPP) senilai Rp2 triliun yang melibatkan 12 Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia.
Direktur Utama Bank DKI Fidri Arnaldy melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin, mengatakan, penyaluran kredit sindikasi tersebut ditujukan untuk refinancing yang terletak di pabrik PT Indah Kiat Pulp& Paper Tbk di Jalan Raya Minas-Perawang Km26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau.
"Dalam sindikasi kredit tersebut, Bank DKI ditunjuk sebagai Mandated Lead Arranger, sekaligus berperan sebagai agen fasilitas, agen jaminan, agen escrow dan kreditur," kata Firdi.
Fidri menuturkan, penyaluran kredit sindikasi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa industri pulp& paper masih sangat prospektif lantaran Indonesia memiliki keunggulan komparatif produktivitas bahan baku.
Hal itu menjadikan Indonesia salah satu negara yang menjadi sumber bahan baku terbesar dengan produksi pulp menempati peringkat ke-8 dunia dan peringkat ke-6 pada industri kertas.
BPD seluruh Indonesia yang terlibat investasi sindikasi, yakni Bank Sumut, Bank Jatim, Bank Nagari, Bank Sumsel Babel, Bank Maluku Malut, Bank Papua, Bank Kalteng, Bank Sulselbar, Bank Kalsel, Bank Bengkulu, Bank NTT dan Bank SulutGo.
Adapun penandatanganan perjanjian kredit Sindikasi BPD Seluruh Indonesia tersebut disaksikan oleh Direktur Utama Bank DKI Fidri Arnaldy, Direktur Keuangan Bank DKI Romy Wijayanto, Direktur Keuangan IKPP Kurniawan Yuwono serta perwakilan direksi setiap BPD.
Secara rinci, Firdi mengungkapkan, penyaluran kredit sindikasi senilai total Rp2 triliun dan Bank DKI turut menyalurkan dengan porsi senilai Rp500 miliar.
Adapun BPD lain yang turut berpartisipasi adalah Bank Sumut dan Bank Jatim masing-masing Rp270 miliar, Bank Nagari dan Bank Sumsel Babel Rp175 miliar, Bank Maluku Malut Rp110 miliar, Bank Papua Rp95 miliar, Bank Kalteng, Bank Sulselbar dan Bank Kalsel masing-masing Rp85 miliar serta Bank Bengkulu, Bank NTT dan Bank SulutGo sebesar Rp50 miliar dengan total
partisipasi sebesar Rp2 triliun.
Sebelumnya, Bank DKI telah berpartisipasi dalam penyaluran kredit kepada PT Indah Kiat Pulp& Paper Tbk baik secara bilateral ataupun sindikasi termasuk di antaranya Sindikasi Kredit Investasi Refinancing Power Plant senilai Rp1,4 triliun pada 2018.
Kemudian Sindikasi Kredit Investasi Refinancing Mesin Pulp Making 8 sebesar Rp1,75 triliun dengan porsi penyaluran kredit Bank DKI sebesar Rp600 miliar pada 2020 dengan kategori kolektibilitas lancar.
"Melalui penandatanganan perjanjian kredit sindikasi ini, diharapkan dapat menjadi salah satu stimulus pertumbuhan perekonomian di tanah air di masa pandemi ini," kata Fidri.
Selain pemberian kredit sindikasi bersama BPD tersebut, Bank DKI juga mengakselerasi pemberian kredit kepada segmen UMKM dengan pertumbuhan sebesar 28 % secara year on year (YOY) dengan portfolio Rp1,30 triliun pada Oktober 2020 menjadi Rp1,68 triliun pada Oktober 2021. Berdasarkan perhitungan, jumlah pemberian kredit Bank DKI hingga Oktober 2021 mencapai Rp36,5 triliun. (Ant/E-1)
Gubernur DKI Pramono Anung mengapresiasi proses konsolidasi yang dilakukan kedua bank sebagai bentuk nyata kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus wujud kolaborasi antarwilayah.
Realisasi transaksi digital di Kepulauan Seribu terus tumbuh positif
Bank DKI turut mendukung terwujudnya integrasi transportasi publik di Jakarta melalui sistem pembayaran non-tunai yaitu JakCard.
Keuntungan cuma bertahan setahun. Jika dilihat, total kerugian sampai Rp15 triliun pada 2021, juga dinilai tidak masuk akal.
Rencana penyidikan dalam kasus ini penting dibuat matang, untuk memastikan kasus kelar sampai persidangan.
Kejagung dinilai menggunakan pasal keranjang sampah dalam pengusutan kasus dugaan korupsi terkait pemberian kredit oleh Bank DKI Jakarta dan BJB pada Sritex
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Pembentukan BUMD juga lebih efektif dalam mengentaskan permasalahan parkir liar yang masih menjamur di Jakarta.
Dengan dibentuknya BUMD parkir, pengelolaan parkir lebih profesional dibandingkan sekarang yang berantakan pengelolaannya.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpotensi menyumbang pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar daerah mandiri secara fiskal.
Pentingnya pembinaan dan pengawasan yang ketat agar keberadaan BUMD tidak menjadi beban fiskal daerah.
PAM Jaya secara berkala melakukan pengecekan kualitas air Water Purifier melalui uji laboratorium, memastikan standar air siap minum tetap terjaga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved