KEPALA Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menerima audensi dan memfasilitasi pertemuan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket, di Gedung Bina Graha, Jakarta.
Pertemuan itu digelar dalam rangka mencari titik temu terkait permasalahan sawit.
Dalam pertemuan itu Moeldoko menegaskan bahwa Uni Eropa membutuhkan kelapa sawit Indonesia. Buktinya ekspor minyak sawit Indonesia ke Eropa naik hingga 26% pada 2020.
"Yang dipermasalahkan Uni Eropa soal keberlanjutan biofuel yang berasal dari kelapa sawit, bukan pada kelapa sawitnya," terang Moeldoko, Senin (8/11).
Dia menambahkan, Uni Eropa saat ini menerapkan standar tinggi dan ketat dalam membeli produk dari negara lain, bukan hanya pada kelapa sawit tapi juga komoditi lain.
"Salah satu standar, apakah produk atau komoditas tersebut memberikan dampak pada perusakan lingkungan atau tidak. Ini memang harus menjadi perhatian semua, termasuk para petani sawit," sambung Moeldoko.
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket mengakui, negara-negara Uni Eropa berambisi menjadikan Eropa sebagai benua netral iklim pada 2050, dan dapat mengurangi emisi karbon sebesar 55% pada 2030.
"Ada perubahan aturan-aturan yang diprediksi akan memperketat, atau bahkan melarang masuknya produk yang tidak ramah lingkungan ke Eropa. Karena itu Indonesia harus memproduksi komoditas-komoditas yang diekspor ke Eropa dengan lebih berkelanjutan," ungkap Vincent.
Menanggapi persyaratan pasar Uni Eropa tersebut, Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung mengklaim, petani sawit Indonesia sudah mengedepankan keberlanjutan, baik dari sisi ekonomi, ekologi, dan sosial.
"Sebanyak 42% petani di 22 provinsi di Indonesia harus berkelanjutan dalam mengelola sawit sesuai aturan yang ada pada Omnibus Law Cipta Kerja," jelas Gulat.
Seperti diketahui, Komisi Uni Eropa telah mengancam keberlangsungan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia ke Eropa melalui regulasi Renewable Energy Directive (RED II) yang dikeluarkan pada 2018.
Kebijakan ini mewajibkan negara-negara Uni Eropa harus menggunakan RED II paling sedikit 32% dari total konsumsi energi negaranya. Tidak hanya itu, kebijakan tersebut juga mengesampingkan bahkan mengeluarkan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku produksi biofuel. (N-2)
