Senin 08 November 2021, 21:20 WIB

Moeldoko Jembatani Asosiasi Petani Kelapa Sawit dengan Dubes Uni Eropa

Media Indonesia | Ekonomi
Moeldoko Jembatani Asosiasi Petani Kelapa Sawit dengan Dubes Uni Eropa

dok/Apkasindo
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket

 


KEPALA Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menerima audensi dan memfasilitasi pertemuan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket, di Gedung Bina Graha, Jakarta.

Pertemuan itu digelar  dalam rangka mencari titik temu terkait permasalahan sawit.

Dalam pertemuan itu Moeldoko menegaskan bahwa Uni Eropa membutuhkan kelapa sawit Indonesia. Buktinya ekspor minyak sawit Indonesia ke Eropa naik hingga 26% pada 2020.

"Yang dipermasalahkan Uni Eropa soal keberlanjutan biofuel yang berasal dari kelapa sawit, bukan pada kelapa sawitnya," terang Moeldoko, Senin (8/11).

Dia menambahkan, Uni Eropa saat ini menerapkan standar tinggi dan ketat dalam membeli produk dari negara lain, bukan hanya pada kelapa sawit tapi juga komoditi lain.

"Salah satu standar, apakah produk atau komoditas tersebut memberikan dampak pada perusakan lingkungan atau tidak. Ini memang harus menjadi perhatian semua, termasuk para petani sawit," sambung Moeldoko.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket mengakui, negara-negara Uni Eropa berambisi menjadikan Eropa sebagai benua netral iklim pada 2050, dan dapat mengurangi emisi karbon sebesar 55% pada 2030.

"Ada perubahan aturan-aturan yang diprediksi akan memperketat, atau bahkan melarang masuknya produk yang tidak ramah lingkungan ke Eropa. Karena itu Indonesia harus memproduksi komoditas-komoditas yang diekspor ke Eropa dengan lebih berkelanjutan," ungkap Vincent.

Menanggapi persyaratan pasar Uni Eropa tersebut, Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung mengklaim, petani sawit Indonesia sudah mengedepankan  keberlanjutan, baik dari sisi ekonomi, ekologi, dan sosial.

"Sebanyak 42% petani di 22 provinsi di Indonesia harus berkelanjutan dalam mengelola sawit sesuai aturan yang ada pada Omnibus Law Cipta Kerja," jelas Gulat.

Seperti diketahui, Komisi Uni Eropa telah mengancam keberlangsungan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia ke Eropa melalui regulasi Renewable Energy Directive (RED II) yang dikeluarkan pada 2018.

Kebijakan ini mewajibkan negara-negara Uni Eropa harus menggunakan RED II paling sedikit 32% dari total konsumsi energi negaranya. Tidak hanya itu, kebijakan tersebut juga mengesampingkan bahkan mengeluarkan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku produksi biofuel. (N-2)

Baca Juga

DOK BP BATAM

Wakil Kepala BP Batam Terima Kunjungan Kerja Civil Service College Singapore

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 23 Mei 2022, 08:32 WIB
Mark Low menyampaikan tujuan dari kunjungan kerja Civil Service College Singapore (CSC) ke BP Batam untuk mempererat hubungan baik antara...
MI/HO

Menko Perekonomian Bertemu CEO Qualcomm Bahas Peluang Investasi Digital

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 23 Mei 2022, 07:40 WIB
Menko Airlangga menyampaikan perbaikan ekonomi pascapandemi menjadi peluang untuk mentransformasi perekonomian dan berbagai aktivitas...
DOK Pribadi.

Appnindo Minta Insentif untuk Rokok Elektrik seperti Mobil Listrik

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 23 Mei 2022, 07:10 WIB
Cukai vape sistem tertutup (closed system) lebih tinggi 13 kali lipat dari sistem terbuka (open system), meski sama-sama menggunakan likuid...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya