Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa rata-rata upah harian buruh tani nasional mengalami kenaikan sebesar 0,11% atau mencapai Rp56.962 per hari pada September 2021 jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
"Secara nominal, upah buruh tani September 2021 mencapai Rp56.962 per hari atau naik 0,11% dibandingkan bulan sebelumnya.," ungkap Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers secara daring, Jumat (15/10).
Menurut Margo, jika dilihat penyebarannya secara provinsi, upah buruh tani secara nominal tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Utara yang mencapai Rp73.872 per hari. Sementara itu, upah nominal buruh tani terendah berada di Yogyakarta sebesar Rp31.891 per hari.
Jika dihitung secara riil, upah buruh tani pada September 2021 mengalami peningkatan 0,25% menjadi Rp52.882 per hari dibandingkan Agustus 2021.
"Upah riil naik karena indeks konsumsi rumah tangga pada September 2021 mengalani deflasi yang menyebabkan upah buruh riil meningkat," tuturnya.
Margo menambahkan, kenaikan juga terjadi pada upah buruh bangunan pada September 2021 sebesar 0,01% atau Rp91.226 per hari jika dibandingkan bulan sebelumnya.
Sedangkan, upah riil buruh bangunan pada September 2021 sebesar Rp85.630 per hari atau naik 0,05% jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2021.
Perlu diketahui, upah nominal buruh atau pekerja adalah rata-rata upah harian yang diterima buruh sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Adapun upah riil buruh atau pekerja menggambarkan daya beli dari pendapatan atau upah yang diterima buruh atau pekerja.
Kemudian, upah riil buruh tani adalah perbandingan antara upah nominal buruh tani dengan indeks konsumsi rumah tangga perdesaan, sedangkan upah riil buruh bangunan adalah perbandingan upah nominal buruh bangunan terhadap indeks harga konsumen perkotaan. (Des/OL-09)
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
BANK Dunia resmi mengubah standar garis kemiskinan global dengan meninggalkan purchasing power parity (PPP) 2017 dan saat ini menggunakan PPP 2021.
DINAMIKA geopolitik global mewarnai beragam pemberitaan media arus utama atau media sosial kita.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025. Angka ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di April 2025 yang mengalami inflasi 1,17%.
Neraca perdagangan Indonesia pada April tercatat surplus sebesar US$160 juta. Kendati surplus, angka ini turun drastis dibandingkan capaian pada Maret 2025 yang mencapai US$4,33 miliar.
Kepastian berusaha dan iklim yang kondusif menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam memilih negara tujuan penanaman modal.
Komite itu memberikan posisi penting bagi pekerja agar bisa memberi masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Pemerintah bisa mengatur platform ekonomi digital sehingga menjadikan 6 juta pengemudi online di Indonesia menjadi pekerja dengan perlindungan yang melekat.
Beberapa pasal di dalam PP 28/2024 memang wajar perlu disempurnakan, bahkan jika memungkinkan dibatalkan.
Namun sebaliknya, ada beberapa kejadian yang justru berkebalikan dengan semangat membela nasib buruh seperti penahanan ijazah.
Kondisi ekonomi global yang tidak menentu, ditambah dengan isu-isu lainnya, akan berdampak langsung pada sektor ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved