Selasa 12 Oktober 2021, 22:28 WIB

KKP Perketat Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang Laut Berisiko Tinggi 

Insi Nantika Jelita | Ekonomi
KKP Perketat Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang Laut Berisiko Tinggi 

MI.Aminuddin_abd
Nelayan di Aceh melaut

 

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memperketat pemberian izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), khususnya bagi aktivitas yang berisiko tinggi untuk menjaga kesehatan laut. 

Direktur Perencanaan Ruang Laut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Suharyanto menuturkan, sesuai perintah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, segala aktivitas yang punya risiko tinggi, baru diberikan persetujuan kegiatan di ruang laut, jika sudah clear and clean aspek kajian Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). 

"Artinya, KKP menyiapkan concern-concern terhadap lingkungan laut yang nantinya akan dikawal di dalam proses kajian amdal tadi itu. Kita juga sudah duduk dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengawal kesehatan laut ini," tambah Suharyanto dalam keterangannya, Selasa (12/10). 

Suharyanto menjelaskan, nantinya akan diterbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) terkait komitmen pemrakarsa PPKRL dalam menjaga kesehatan laut. 

Kebijakan yang diambil pihaknya berupa bentuk pra persetujuan/rekomendasi sehingga proses amdal bisa berjalan sesuai dengan rekomendasi KKP, persetujuan diproses ketika pemanfaatannya akan dipergunakan. 

Baca juga : Tahun Ini, Penjualan Listrik PLN Diperkirakan Naik 4,7%

"Jadi tidak ada berlawanan dengan wewenang instansi lain, kami hanya menjalankan amanah Undang-Undang Cipta Kerja," ungkapnya. 

Sementara, Asisten Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto menegaskan pemerintah berkomitmen dalam menjaga kesehatan laut salah satunya diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

KKP pun nengaku mendapat mandat melakukan tata kelola di ruang laut, sepanjang tahun ini sudah mengeluarkan empat kebijakan untuk mendukung laut Indonesia sehat. 

Peneliti Oseanografi dari KKP Widodo Pranowo mengatakan, pentingnya sinergi antara yang kuat antara KKP dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam memastikan kegiatan di ruang laut tidak bertentangan dengan prinsip keberlanjutan.  

"Sinergi ini saling menguatkan. KKP harus mengadvokasi dari sumber daya nya, sementara KLHK ada yang mengeluarkan izin untuk memanfaatkan lingkungan ada juga yang penindakan," tandasnya. (OL-7)

Baca Juga

ANTARA

Terima SMS Penawaran Pinjol, OJK: Sudah Pasti Ilegal!

👤Insi Nantika Jelita 🕔Minggu 24 Oktober 2021, 12:42 WIB
jika ada tautan yang dikirimkan melalui SMS terkait pinjol, jangan asal diklik, lantaran rawan pencurian data dari calon peminjam oleh...
dok Yayasan Erick Tohir

Yayasan Erick Thohir Beri Dampak Perekonomian dengan Genjot Program Social Healing

👤RO/Micom 🕔Minggu 24 Oktober 2021, 11:03 WIB
Program ini bentuk upaya memulihkan kondisi trauma sosial yang ada di masyarakat akibat...
 ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Bahlil: Taiwan akan Investasi Kendaraan dan Skuter Listrik di Indonesia

👤Insi Nantika Jelita 🕔Minggu 24 Oktober 2021, 10:29 WIB
Bahlil Lahadalia menyatakan, produsen elektronik multinasional asal Taiwan, Foxconn, menaruh minat besar terhadap investasi industri...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Krisis Energi Eropa akan Memburuk

Jika situasinya tidak membaik dalam beberapa bulan ke depan, ada potensi krisis ekonomi yang menghancurkan

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya