Presiden: Perkembangan Teknologi Keuangan Harus Dikawal dan Difasilitasi

GELOMBANG digitalisasi yang dipercepat oleh pandemi Covid-19 harus disikapi dengan cepat dan tepat. Bank dan asuransi berbasis digital satu persatu mulai bermunculan, serta berbagai macam pembayaran elektronik (e-payment) harus didukung.

Munculnya berbagai penyelenggara fintech terus bermunculan termasuk yang beroperasi secara syariah. Inovasi teknologi keuangan semakin berkembang, fenomena sharing economy semakin marak mulai dari peer to peer hingga business to business.

Tetapi di saat yang sama, penipuan dan tindak pidana keuangan marak terjadi. Mayoritas masyarakat kelompok ekonomi bawah yang terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang mengalami tekanan dengan beragam cara untuk mengembalikan pinjamannya.

"Perkembangan teknologi keuangan yang cepat ini harus dijaga, dikawal, dan difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat. Jika kita kawal secara cepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital, setelah Tiongkok dan India, serta bisa membawa kita menjadi ekonomi ke-7 terbesar dunia di 2030," kata Presiden Joko Widodo, dalam sambutan pada OJK Innovation Day, Senin (11/10).

Momentum ini harus disambung dengan membangun ekosistem keuangan digital yang kuat dan berkelanjutan. Ekosistem keuangan digital yang bertanggung jawab memiliki mitigasi risiko atas kemungkinan timbulnya permasalahan hukum dan sosial, untuk mencegah kerugian dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat.

Baca juga : Ini Bermacam Kebijakan untuk Fasilitasi Inovasi Digital

Pembiayaan fintech juga harus didorong untuk kegiatan produktif, membangun dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan, lalu membantu pelaku UMKM agar lebih banyak bertransaksi digital yang minim interaksi fisik, serta membantu UMKM untuk naik kelas dan masuk go digital.

"Saya titip kepada OJK dan pelaku usaha dalam ekosistem ini untuk memastikan inklusi keuangan yang kita kejar, yang harus diikuti literasi keuangan dan literasi digital. Sehingga kemajuan inovasi keuangan digital memberi manfaat bagi masyarakat luas dan mendorong ekonomi yang inklusif," kata Jokowi. 

Inklusi keuangan juga harus memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat khususnya kelompok lapisan ekonomi menengah ke bawah. Keuangan digital diharapkan menjadi solusi mengatasi ketimpangan sosial, menjangkau segmen masyarakat yang belum tersentuh sistem keuangan konvensional.

Provider keuangan digital juga harus berorientasi Indonesia sentris, alias tidak hanya terpusat di Pulau, tetapi mempercepat transformasi keuangan digital hingga pelosok tanah air.

Presiden meminta kepada industri jasa keuangan untuk melaksanakan program literasi keuangan dan literasi digital mulai dari desa, dan pinggiran. Tujuannya bukan hanya agar masyarakat bisa memanfaatkan jasa dari industri keuangan, tapi juga untuk memfasilitasi kewirausahaan mereka dengan risiko yang rendah.

"Saya harap ekosistem keuangan digital yang tangguh dan berkelanjutan harus terus dijaga untuk mendorong percepatan pergerakan ekonomi nasional yang inklusif, serta berkontribusi lebih besar pada pemulihan ekonomi yang sedang kita lakukan," kata Jokowi. (OL-2)