Kamis 07 Oktober 2021, 20:16 WIB

Program Pengungkapan Sukarela Dorong Kepatuhan Pajak

Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Program Pengungkapan Sukarela Dorong Kepatuhan Pajak

Dok MI
Ilustrasi bayar pajak

 

MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengungkapkan, program pengungkapan pajak sukarela yang ada di dalam Rancangan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) dilakukan untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Program itu akan dijalankan selama 6 bulan mulai 1 Januar hingga 30 Juni 2022.

Hal itu disampaikan Yasonna saat mewakili pemerintah menyampaikan pendapat akhir atas pembahasan RUU HPP dalam Rapat Paripurna DPR Ke-VII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022, Kamis (7/10).

"Berdasarkan teori tentang kepatuhan yang didukung penelitan empirik di berbagai negara, upaya memfasilitasi itikad baik wajib pajak yang ingin jujur dan terbuka, masuk ke dalam sistem administrasi pajak, dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak di masa mendatang," ujarnya.

Untuk memastikan hal tersebut, kata Yasonna, maka penerapan program itu mesti diikuti dengan pengawasan dan penegakkan hukum yang adil dan konsisten. Program pengungkapan pajak sukarela juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agenda reformasi perpajakan nasional. Azas keadilan dalam program tersebut akan diwujudkan melalui penerapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final yang lebih tinggi ketimbang tarif tebusan program pengampunan pajak. Setidaknya terdapat dua kebijakan yang disepakati pemerintah dan Komisi XI DPR guna mengimplementasikan program tersebut.

Pertama, peserta program pengampunan pajak 2016 untuk orang pribadi dan badan dapat mengungkapkan harta bersih yang belum dilaporkan pada saat program pengampunan pajak dengan membayar PPh final sebesar 11% untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri; 8% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri; 6% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN dan hilirisasi SDA dan EBT.

Kebijakan kedua, wajib orang pribadi, peserta program pengampunan pajak maupun non peserta pengampunan pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang berasal dari tahun 2016-2020 namun belum dilaporkan pada SPT tahunan tahun 2020 dengan membayar PPh final sebesar 18% untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri; 14% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri; 12% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN, dan hilirisasi SDA dan EBT. "Ini akan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan secara sukarela atas harta yang belum dilaporkan dalam program pengampunan pajak 2016-2017 maupun dalam SPT tahun 2020," kata Yasonna.

Ia menambahkan, pemerintah juga berharap program tersebut tak hanya meningkatakan kepatuhan wajib pajak, tapi juga pada peningkatan penerimaan negara. (OL-8)

 

Baca Juga

Antara/Indrianto Eko Suwarso

PLN Beberkan Sejumlah Masalah dalam Perdagangan Emisi Karbon 

👤Insi Nantika Jelita 🕔Kamis 20 Januari 2022, 22:58 WIB
"Oleh karena itu, ketentuan mengenai mekanisme implementasi cap, trade and tax dibutuhkan sebagai rujukan bagi PLN sebagai persiapan...
Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Paparkan Strategi Indonesia Wujudkan Ekonomi Hijau di World Economic Forum 

👤Andhika Prasetyo 🕔Kamis 20 Januari 2022, 22:46 WIB
Menurutnya, laju deforestasi turun signifikan sampai 75 persen pada periode 2019-2020, di angka 115 ribu...
Ist/Kementan

Panen Awal Tahun Bersama Perwakilan FAO, Mentan Pastikan Stok Beras Aman

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 20 Januari 2022, 21:02 WIB
Mentan Syahrul Yasin Limpo menyebut bahwa produktivitas padi di Karawang selama ini telah berkontribusi maksimal memperkuat stok beras...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya