Kemenko Marves Ungkap Ada Kekosongan Hukum tentang Pelindungan Pelaut 

KEMENTERIAN Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) bekerja sama melalui program Ship to Shore Rights South East Asia (SEA), menyusun draf kerangka acuan implementasi hukum yang mengatur tentang pelindungan pekerja di sektor perikanan di Indonesia. 

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Basilio Dias Araujo mengungkapkan, bahwa saat ini terdapat kekosongan hukum tentang pelindungan pelaut. 

"UU Ketenagakerjaan tidak mengatur tentang pelaut, sedangkan UU PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang meliputi pelaut awak kapal/pelaut perikanan tidak sesuai dengan konvensi pokok ILO," ujarnya dalam rilis resmi, Rabu (6/10). 

Untuk itu, bersama K/L terkait, pihaknya melakukan diskusi studi analisis perbandingan 2019-2021 tentang Peraturan Perundang-undangan Indonesia dan Konvensi ILO Nomor 188 ada hari Rabu (6/10) secara virtual. 

Kekosongan yang dimaksud Basilio oleh Deputi Basilio disebabkan karena UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur tentang pelaut, sementara UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memuat tentang pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. 

Baca juga : Google akan Investasikan Rp14 Triliun untuk Perkuat Internet Afrika

Kemenko Marves bersama Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan rencana pembentukan Tim Upaya Harmonisasi yang akan dibentuk melalui sebuah keputusan resmi. 

"Tim akan berisi perwakilan kementerian dan lembaga yang relevan yang akan bertugas melanjutkan secara intensif diskusi detail terkait hal ini untuk mengharmonisasikan peraturan perundasng-undangan yang relevan di sektor perikanan," tutur Basilio. 

Menurutnya, laporan dari Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap, dianggap sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia dan konvensi ILO Nomor 188. 

Kemudian Kementerian Perhubungan juga telah melaksanakan segala aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan konvensi ILO Nomor 188, dengan melindungi hak-hak awak kapal sebagai bentuk perlindungan hukum. (OL-7)