KOMISI VII DPR menyetujui alokasi penyesuaian rencana kerja dan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2022 sebesar Rp1.127.245.196.000. Sebanyak Rp331 miliar akan digunakan untuk program nasional.
"Program nasional serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran agenda pembangunan peningkatan ketahanan bencana dalam PJMN 2022-2024," ujar Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito dalam rapat kerja bersama DPR di Jakarta, Senin (20/9). Ganip menjabarkan kegiatan prioritas nasional tersebut di antaranya pendampingan pengelola infrastruktur darurat, penyaluran DSP (dana siap pakai), dan distribusi logistik serta peralatan penanganan bencana, menyusun kajian risiko bencana, dan penyebarluasan sistem peringatan dini.
Sedangkan program nonprioritas senilai Rp71 miliar. Program ini merupakan serangkaian kegiatan sesuai tugas dan fungsi kerja eselon II untuk mendukung pencapaian sasaran strategis BNPB mencakup penyusunan NPSK, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan teknis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja eselon II. BNPB juga meminta usulan tambahan anggaran sebesar Rp640.335.211.000 untuk kegiatan GPDRR (Global Platform for Disaster Risk), Operasional Balai Besar di Sumatra Barat, pusat pembinaan jabatan fungsional kebencanaan, tambahan anggaran dana siap pakai pada DIPA BNPB tahun 20211 sebesar Rp500 miliar.
Dalam rangka meningkatkan target sasaran tahun depan, Komisi VIII DPR juga mendukung usulan penambahan anggaran yang bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), refoucusing, dan atau APBN
perubahan sebesar Rp650.335.211.000. Adapun DPR dalam agenda tersebut disinggung tentang pembayaran tagihan
BNPB atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2020.
Ganip mengatakan proses pembayaran sudah berjalan. "Dalam prosesnya udah berjalan Pak. Dari tagihan Rp1,325 triliun kami sudah membayarkan Rp899 miliar. Sisa tagihan Rp425 milyar," ujar Ganip.
Baca juga: Kepala BNPB Lepas Mobil Masker Dukung Prokes di Wilayah Aceh
Sampai detik ini, BNPB telah melunasi 70%. Sisa 30% masih mendapat audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (Ant/OL-14)
