Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
BERDASARKAN survei Bank Indonesia terungkap 69,5% pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum mendapat kredit perbankan. Sisanya, sekitar 30,5% sudah mendapatkan fasilitas tersebut.
Dalam pemaparan Kepala Dapartemen Kebijakan Makropudensial Bank Indonesia Juda Agung dalam Taklimat Media menyampaikan bahwa potensi kebutuhan atau demand jumlah nilai kredit UMKM sangat besar hingga menembus ribuan triliun rupiah.
"Dari 69,5% UMKM yang belum menerima kredit, 43,1% membutuhkan kredit dan sisanya 26,4% tidak membutuhkan kredit. Dari 43,1% itu, potensi permintaan kredit cukup besar, jika ditotal sampai Rp1.605 triliun," jelasnya.
Jika dirinci, potensi kebutuhan kredit UMKM terdiri dari kebutuhan usaha mikro sebesar Rp331 triliun atau 21%, usaha kecil senilai Rp534 triliun atau 33%, dan kebutuhan kredit bagi usaha menengah terlihat paling tinggi dengan Rp740 triliun atau 46%. BI mencatat total kredit UMKM mencapai Rp1.135 triliun dengan rasio kredit sebesar 20,51%.
Juda menyampaikan, bisnis UMKM bergantung pada pergerakan masyarakat. Sejak pelonggaran PPKM pada akhir Juli, menurutnya, menunjukkan pemulihan pada kredit UMKM.
"UMKM sangat bergantung pada mobilitas masyarakat. Angka recovery UMKM pun tergolong cepat. Pertumbuhan kredit UMKM bersama kredit konsumsi di Juli sudah recovery atau positif," ucap Juda.
"Kredit konsumsi tumbuh 2,4% yoy, kredit UMKM tumbuh 1,39% yoy, sementara kredit korporasi dan komersial itu masih mengalami kontraksi," pungkasnya.
Baca juga: BI Berikan Sanksi bagi Bank yang tidak Penuhi Besaran RPIM
BI pun mendorong pembiayaan UMKM dengan menerbitkan aturan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang berlaku efektif 1 September 2021. Hal ini guna meningkatkan inklusi ekonomi dan membuka akses keuangan pelaku usaha di sektor tersebut. (OL-14)
PULUHAN pelaku usaha kecil mengikuti pelatihan pembuatan produk inovatif dalam Program Desa EMAS (Ekonomi Maju & Sejahtera) 2026 di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
BGN menegaskan dapur SPPG Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh bergantung pada sedikit supplier. UMKM, petani, peternak, dan nelayan lokal wajib dilibatkan sebagai pemasok.
Seluruh tenant UMKM bersama penyelenggara memastikan kualitas serta higienitas makanan dan minuman melalui pengawasan berkala.
Ia kini sukses membesarkan Reihani Tenun Batik Batak Melayu sebagai salah satu ikon UMKM di Sumatra Utara.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyapa 850 Bunda Ojol dan 455 jemaah di Islamic Center Surabaya jelang Ramadhan 1447 H, serahkan bantuan Baznas dan paket sembako.
KOMITMEN mendukung pembangunan yang dimulai dari desa guna mendorong pemerataan ekonomi dan mempercepat pengentasan kemiskinan terus dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia.
Meningkatnya ancaman kejahatan daring seperti phishing, social engineering, dan serangan siber lainnya mendorong perusahaan perbankan untuk terus memperkuat sistem keamanannya.
Inflasi Januari 2026 naik ke 3,55%. Bank Indonesia menahan BI Rate di 4,75% jelang Ramadan dan Idulfitri, seiring tekanan musiman dan nilai tukar rupiah.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) akan terus memperkuat pengawasan di sektor perbankan seiring dengan semakin kompleksnya aktivitas perbankan yang semakin beragam dan cepatnya digitalisasi.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan giro sebesar 19,13%, tabungan 8,19%, dan deposito 14,28%.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved