Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
BERDASARKAN survei Bank Indonesia terungkap 69,5% pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum mendapat kredit perbankan. Sisanya, sekitar 30,5% sudah mendapatkan fasilitas tersebut.
Dalam pemaparan Kepala Dapartemen Kebijakan Makropudensial Bank Indonesia Juda Agung dalam Taklimat Media menyampaikan bahwa potensi kebutuhan atau demand jumlah nilai kredit UMKM sangat besar hingga menembus ribuan triliun rupiah.
"Dari 69,5% UMKM yang belum menerima kredit, 43,1% membutuhkan kredit dan sisanya 26,4% tidak membutuhkan kredit. Dari 43,1% itu, potensi permintaan kredit cukup besar, jika ditotal sampai Rp1.605 triliun," jelasnya.
Jika dirinci, potensi kebutuhan kredit UMKM terdiri dari kebutuhan usaha mikro sebesar Rp331 triliun atau 21%, usaha kecil senilai Rp534 triliun atau 33%, dan kebutuhan kredit bagi usaha menengah terlihat paling tinggi dengan Rp740 triliun atau 46%. BI mencatat total kredit UMKM mencapai Rp1.135 triliun dengan rasio kredit sebesar 20,51%.
Juda menyampaikan, bisnis UMKM bergantung pada pergerakan masyarakat. Sejak pelonggaran PPKM pada akhir Juli, menurutnya, menunjukkan pemulihan pada kredit UMKM.
"UMKM sangat bergantung pada mobilitas masyarakat. Angka recovery UMKM pun tergolong cepat. Pertumbuhan kredit UMKM bersama kredit konsumsi di Juli sudah recovery atau positif," ucap Juda.
"Kredit konsumsi tumbuh 2,4% yoy, kredit UMKM tumbuh 1,39% yoy, sementara kredit korporasi dan komersial itu masih mengalami kontraksi," pungkasnya.
Baca juga: BI Berikan Sanksi bagi Bank yang tidak Penuhi Besaran RPIM
BI pun mendorong pembiayaan UMKM dengan menerbitkan aturan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang berlaku efektif 1 September 2021. Hal ini guna meningkatkan inklusi ekonomi dan membuka akses keuangan pelaku usaha di sektor tersebut. (OL-14)
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali menegaskan posisinya sebagai fondasi utama perekonomian Indonesia.
Setiap pukul tiga dini hari, saat banyak remaja masih tertidur, Jeni Adilasari sudah memulai harinya di rumah sederhana di Bojonegoro.
YAYASAN Indonesia Setara (YIS) berkolaborasi dengan OK OCE FOREVER melanjutkan program pemberdayaan perempuan melalui Inkubasi Bisnis UMKM Tahap 2.
NASARI Digital (Nadi) menerapkan standar internasional pengelolaan keamanan informasi, seiring meningkatnya kebutuhan perlindungan data pada layanan koperasi dan UMKM berbasis digital.
Musda ke-VIII Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Banten resmi ditutup dan menandai babak baru kepemimpinan organisasi kepemudaan di Tanah Jawara.
Pengelolaan logistik masih menjadi beban biaya dan operasional bagi banyak pelaku UMKM, khususnya yang sedang berupaya memperluas pasar.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan giro sebesar 19,13%, tabungan 8,19%, dan deposito 14,28%.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
PERUBAHAN status Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi persero dinilai memperkuat posisi bank tersebut, terutama dari sisi kredibilitas dan persepsi keamanan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved