Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
BERDASARKAN survei Bank Indonesia terungkap 69,5% pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum mendapat kredit perbankan. Sisanya, sekitar 30,5% sudah mendapatkan fasilitas tersebut.
Dalam pemaparan Kepala Dapartemen Kebijakan Makropudensial Bank Indonesia Juda Agung dalam Taklimat Media menyampaikan bahwa potensi kebutuhan atau demand jumlah nilai kredit UMKM sangat besar hingga menembus ribuan triliun rupiah.
"Dari 69,5% UMKM yang belum menerima kredit, 43,1% membutuhkan kredit dan sisanya 26,4% tidak membutuhkan kredit. Dari 43,1% itu, potensi permintaan kredit cukup besar, jika ditotal sampai Rp1.605 triliun," jelasnya.
Jika dirinci, potensi kebutuhan kredit UMKM terdiri dari kebutuhan usaha mikro sebesar Rp331 triliun atau 21%, usaha kecil senilai Rp534 triliun atau 33%, dan kebutuhan kredit bagi usaha menengah terlihat paling tinggi dengan Rp740 triliun atau 46%. BI mencatat total kredit UMKM mencapai Rp1.135 triliun dengan rasio kredit sebesar 20,51%.
Juda menyampaikan, bisnis UMKM bergantung pada pergerakan masyarakat. Sejak pelonggaran PPKM pada akhir Juli, menurutnya, menunjukkan pemulihan pada kredit UMKM.
"UMKM sangat bergantung pada mobilitas masyarakat. Angka recovery UMKM pun tergolong cepat. Pertumbuhan kredit UMKM bersama kredit konsumsi di Juli sudah recovery atau positif," ucap Juda.
"Kredit konsumsi tumbuh 2,4% yoy, kredit UMKM tumbuh 1,39% yoy, sementara kredit korporasi dan komersial itu masih mengalami kontraksi," pungkasnya.
Baca juga: BI Berikan Sanksi bagi Bank yang tidak Penuhi Besaran RPIM
BI pun mendorong pembiayaan UMKM dengan menerbitkan aturan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang berlaku efektif 1 September 2021. Hal ini guna meningkatkan inklusi ekonomi dan membuka akses keuangan pelaku usaha di sektor tersebut. (OL-14)
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memperkuat ekosistem industri halal di wilayah tersebut guna meningkatkan daya saing global industri dan UMKM.
PENELITI Indef mengatakan, kebijakan work from home (WFH) berpotensi membantu efisiensi anggaran pemerintah dan perusahaan, tetapi berisiko menghambat perekonomian.
SEKRETARIAT Wakil Presiden (Setwapres) mendorong adanya standarisasi indikator "naik kelas" bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang dikelola oleh perempuan.
SOLUSI pendanaan cepat melalui GrabModal by OVO Finansial telah hadir sebagai dukungan nyata bagi mitra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memanfaatkan tingginya aktivitas digital selama Ramadan 2026 untuk meningkatkan promosi dan penjualan melalui platform TikTok.
Laporan IMF Article IV 2026 mencatat UMKM Indonesia menghadapi biaya pinjaman jauh lebih tinggi dan prosedur aplikasi pinjaman lebih kompleks daripada negara-negara serupa.
Pentingnya penerapan prinsip pengenalan nasabah yang mendalam.
KEPALA Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menegaskan kinerja intermediasi perbankan tetap tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga.
Bank Mandiri menilai perpanjangan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) oleh Kementerian Keuangan dapat memperkuat likuiditas perbankan.
Di tengah persaingan industri perbankan yang semakin kompetitif, program loyalitas menjadi salah satu strategi utama untuk mempertahankan dana pihak ketiga.
Meningkatnya ancaman kejahatan daring seperti phishing, social engineering, dan serangan siber lainnya mendorong perusahaan perbankan untuk terus memperkuat sistem keamanannya.
Inflasi Januari 2026 naik ke 3,55%. Bank Indonesia menahan BI Rate di 4,75% jelang Ramadan dan Idulfitri, seiring tekanan musiman dan nilai tukar rupiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved