Jumat 03 September 2021, 20:08 WIB

Kebutuhan Kredit UMKM yang belum Terpenuhi Rp1.605 Triliun

Insi Nantika Jelita | Ekonomi
Kebutuhan Kredit UMKM yang belum Terpenuhi Rp1.605 Triliun

Antara/Prasetia Fauzani.
Perajin mencetak gula merah berukuran kecil di Desa Nambaan, Kediri, Jawa Timur, Jumat (3/9).

 

BERDASARKAN survei Bank Indonesia terungkap 69,5% pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum mendapat kredit perbankan. Sisanya, sekitar 30,5% sudah mendapatkan fasilitas tersebut.

Dalam pemaparan Kepala Dapartemen Kebijakan Makropudensial Bank Indonesia Juda Agung dalam Taklimat Media menyampaikan bahwa potensi kebutuhan atau demand jumlah nilai kredit UMKM sangat besar hingga menembus ribuan triliun rupiah.

"Dari 69,5% UMKM yang belum menerima kredit, 43,1% membutuhkan kredit dan sisanya 26,4% tidak membutuhkan kredit. Dari 43,1% itu, potensi permintaan kredit cukup besar, jika ditotal sampai Rp1.605 triliun," jelasnya.

Jika dirinci, potensi kebutuhan kredit UMKM terdiri dari kebutuhan usaha mikro sebesar Rp331 triliun atau 21%, usaha kecil senilai Rp534 triliun atau 33%, dan kebutuhan kredit bagi usaha menengah terlihat paling tinggi dengan Rp740 triliun atau 46%. BI mencatat total kredit UMKM mencapai Rp1.135 triliun dengan rasio kredit sebesar 20,51%. 

Juda menyampaikan, bisnis UMKM bergantung pada pergerakan masyarakat. Sejak pelonggaran PPKM pada akhir Juli, menurutnya, menunjukkan pemulihan pada kredit UMKM.

"UMKM sangat bergantung pada mobilitas masyarakat. Angka recovery UMKM pun tergolong cepat. Pertumbuhan kredit UMKM bersama kredit konsumsi di Juli sudah recovery atau positif," ucap Juda.

"Kredit konsumsi tumbuh 2,4% yoy, kredit UMKM tumbuh 1,39% yoy, sementara kredit korporasi dan komersial itu masih mengalami kontraksi," pungkasnya.

Baca juga: BI Berikan Sanksi bagi Bank yang tidak Penuhi Besaran RPIM

BI pun mendorong pembiayaan UMKM dengan menerbitkan aturan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang berlaku efektif 1 September 2021. Hal ini guna meningkatkan inklusi ekonomi dan membuka akses keuangan pelaku usaha di sektor tersebut. (OL-14)

Baca Juga

dok.ist

Wege Bangun PIDI 4.0, Jendela Digitalisasi Indonesia

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 03 Desember 2021, 08:31 WIB
KEMENTERIAN Perindustrian (Kemenperin) meluncurkan  Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI...
DOK Pribadi.

BPOM Diminta Buat Kajian Dampak Regulasi Label AMDK

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 03 Desember 2021, 08:20 WIB
Menurutnya, jika mau melakukan pelabelan, BPOM harus melakukannya untuk semua produk...
Antara/Dhemas Reviyanto

Menteri BUMN : Mitratel Terus Lakukan Perbaikan

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 03 Desember 2021, 07:46 WIB
Mitratel melakukan IPO tidak saja ingin memperkuat keuangan, tapi juga...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya