Jumat 03 September 2021, 19:29 WIB

BI Berikan Sanksi bagi Bank yang tidak Penuhi Besaran RPIM

Insi Nantika Jelita | Ekonomi
BI Berikan Sanksi bagi Bank yang tidak Penuhi Besaran RPIM

MI/Rommy Pujianto.
Logo Bank Indonesia.

 

BANK Indonesia (BI) akan memberikan sanksi administratif bagi perbankan yang tidak memenuhi besaran Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) sebesar 20% di Juni tahun depan. BI telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/13/PBI/2021 tentang RPIM bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang berlaku efektif pada 1 September 2021. 

Langkah itu berguna meningkatkan inklusi ekonomi dan membuka akses keuangan serta memperkuat peran UMKM. Kepala Dapartemen Kebijakan Makropudensial Bank Indonesia Juda Agung mengungkapkan, secara perhitungan atau timeline besaran RPIM pada tahun depan sebesar 20%, lalu Juni 2023 sebesar 25% dan Juni 2024 bertambah menjadi 30%.

"Bank-bank yang tidak memenuhi ini ada sanksinya. Sanksinya berupa teguran. Teguran ini disampaikan ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," jelas dalam acara Taklimat Media secara virtual, Jumat (3/9).

Juda menambahkan, apabila bank benar-benar tidak bisa memenuhi RPIM hingga akhir 2022, berikutnya dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,1% yang dikalikan dengan nilai kekurangan RPIM atau kewajiban membayar yang ditetapkan paling banyak sebesar Rp5 miliar untuk setiap pemenuhan RPIM. "Sejak 2023 Juni nanti, kalau perbankan tidak bisa memenuhi RPIM, sanksi diberikan dalam bentuk kewajiban membayar 0,1% dari nilai kekurangan RPIM," ucapnya.

Dia menambahkan, sanksi RPIM bakal dikecualikan bagi bank yang sedang terkena pembatasan kegiatan usaha seperti kredit/pembiayaan atau penghimpunan dana oleh OJK. Lalu berikutnya pengecualian bagi Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) atau Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK), serta bank perantara.

Baca juga: Erick Thohir Larang BUMN Menjadi Kartel

Selain menyalurkan pembiayaan inklusif pada UMKM, perbankan juga didorong pembiayaan bagi perorangan berpenghasilan rendah (PBR) serta koperasi UMKM. BI juga menyatakan, penyaluran kredit ke UMKM bisa bekerja sama dengan fintech atau lembaga lain seperti PNM dan Pegadaian. (OL-14) 

Baca Juga

Antara

Presiden: Seluruh Materi dan Substansi UU Cipta Kerja Tetap Berlaku

👤Andhika Prasetyo 🕔Senin 29 November 2021, 12:21 WIB
Kepala negara juga memastikan bahwa pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan akan segera melakukan perbaikan atas UU Cipta...
Freepik.com

Kementerian Perindustrian Dorong Ekspor Produk IKM Kosmetik Berbahan Lokal

👤Dede Susianti 🕔Senin 29 November 2021, 12:03 WIB
Berdasar data International Trade Center (ITC) nilai pasar ekspor produk kosmetik di dunia pada tahun 2020 mencapai US$140...
Dok Antara

Anggun Terpukau pada Kemeriahan Expo 2020 Dubai

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 29 November 2021, 11:33 WIB
Anggun mengaku terpukau pada kemeriahan Expo 2020 Dubai usai mengunjungi dan menjajal berbagai pengalaman menarik dalam acara bertaraf...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya