Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Agustus 2021 sebesar 0,03%. Hal ini dipengaruhi kenaikan beberapa harga komoditas dan momentum tahun ajaran baru.
“Pada Agustus 2021 terjadi inflasi 0,03%, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,57,” ungkap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto dalam konferensi pers virtual, Rabu (1/9).
Baca juga: Permintaan Naik, Harga Komoditas Pertambangan Alami Tren Positif
Lebih lanjut, dia menjelaskan pendorong inflasi mencakup kenaikan harga minyak goreng dan momentum tahun ajaran baru, yang masing-masing berkontribusi 0,02%. Komoditas lain, seperti tomat, ikan segar, pepaya, rokok kretek, sewa rumah dan biaya SMA, juga mengalami peningkatan dengan masing-masing andil sebesar 0,01%.
Selain itu, beberapa komoditas yang memberikan kontribusi dalam deflasi, yakni cabai rawit dengan andil minus 0,05%. Kemudian, komoditas seperti daging ayam ras, cabai merah, bayam, buncis, kacang panjang, kangkung, sawi hijau dan tarif angkutan udara, juga memberikan andil deflasi terhadap inflasi per Agustus 2021.
Dengan terjadinya inflasi pada Agustus, maka inflasi tahun kalender Januari-Agustus 2021 sebesar 0,84% dan tahun ke tahun (yoy) sebesar 1,59%. Dari 90 kota IHK, sebanyak 34 kota menyumbang inflasi dan sebanyak 56 kota mengalami deflasi pada Agustus 2021.
Baca juga: Pelaku Pasar Cermati Rilis Data Ekonomi dan Pelaksanaan PPKM
Adapun inflasi tertinggi terjadi di Kendari, yaitu sebesar 0,62%, sebagai dampak kenaikan harga komoditas bayam dan ikan-ikanan, seperti ikan kembung, ikan layang, ikan benggol, ikan selar, ikan tude dan ikan teri.
Sementara, deflasi tertinggi terjadi di Sorong sekitar minus 1,04%, dengan komoditas yang memengaruhi ialah ikan kembung, angkutan udara, cabai rawit, kangkung dan sawi hijau.(OL-11)
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
BANK Dunia resmi mengubah standar garis kemiskinan global dengan meninggalkan purchasing power parity (PPP) 2017 dan saat ini menggunakan PPP 2021.
DINAMIKA geopolitik global mewarnai beragam pemberitaan media arus utama atau media sosial kita.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025. Angka ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di April 2025 yang mengalami inflasi 1,17%.
Neraca perdagangan Indonesia pada April tercatat surplus sebesar US$160 juta. Kendati surplus, angka ini turun drastis dibandingkan capaian pada Maret 2025 yang mencapai US$4,33 miliar.
Konsumen merasa tertipu, karena harga awal yang ditampilkan berbeda dengan total yang harus dibayar. Ini tentu menimbulkan ketidakpercayaan dan membuat loyalitas konsumen menurun.
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak-hak konsumen yang notabene adalah seluruh rakyat Indonesia melalui pendekatan yang lebih terpusat.
KETUA Kelompok Fraksi Partai NasDem di Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, mengingatkan ada tiga hal yang harus masuk ke dalam UU Perlindungan Konsumen.
Dari brand yang tumbuh, mayoritas yakni 89% mendapatkan pertumbuhannya melalui peningkatan penetrasi atau bertambahnya jumlah rumah tangga yang membeli.
UNTUK pertama kalinya, ajang kopi terbesar di dunia, World of Coffee akan diselenggarakan di Indonesia. World of Coffee Jakarta 2025
Pentingnya negara hadir sejak awal dalam menjamin keamanan seluruh produk makanan, minuman, kosmetik serta barang-barang lain yang beredar dan dikonsumsi langsung oleh masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved