Dampak Positif Kemudahan Izin Usaha bagi Realisasi Investasi

ONLINE Single Submission (OSS) Berbasis Risiko yang diluncurkan pemerintah pada awal bulan ini dipercaya dapat berdampak positif terhadap realisasi investasi ke depan. Pasalnya, sistem yang dibuat berdasarkan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini dapat mempermudah dan mempercepat proses perizinan berusaha yang selama ini menjadi kendala di Indonesia.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Ir. Yuliot menjelaskan, saat ini untuk mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha bisa mengajukan perizinan berusaha menggunakan laptop atau gawai di mana pun. Berbeda dengan OSS sebelumnya yang masih ada proses offline, OSS Berbasis Risiko memungkinkan seluruh perizinan berusaha dilaksanakan secara terintegrasi dan seluruh prosesnya online.

"Untuk mendapatkan perizinan berusaha melalui sistem OSS Berbasis Risiko hanya kurang dari setengah jam. Tentu ini merupakan suatu perkembangan yang signifikan," ungkap Yuliot dalam program Indonesia Bicara dengan tema Perizinan Berusaha melalui OSS Berbasis Risiko untuk Pemberdayaan UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Kamis (26/8).

Di samping itu, adanya OSS Berbasis Risiko akan meringankan para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) karena persyaratan yang lebih sederhana. Sebelumnya, para pelaku usaha kecil harus memenuhi prosedur yang kurang lebih sama dengan pelaku usaha besar dalam mendapatkan izin usaha.

Dengan OSS Berbasis Risiko, kata Yuliot, pelaku usaha yang memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dan badan usaha atau kegiatan usaha perorangan hanya harus melalui dua tahap. "Pertama mereka mendapatkan akun dalam sistem OSS, kemudian yang bersangkutan bisa melanjutkan perizinan berusahanya melalui sistem OSS. Seluruhnya sudah terintegrasi," jelasnya.

Yuliot menyebut, semenjak diluncurkan OSS pertama tahun 2018, penerbitan nomor induk berusaha (NIB) mencapai 3.975.509 di mana 2.668.343 (67,12%) di antaranya NIB untuk UMK. Sementara sejak diluncurkannya OSS Berbasis Risiko, total NIB yang sudah diterbitkan sebanyak 61.325 dan 59.414 (96,8%) di antaranya NIB UMK.

"Jadi ini real, kendala-kendala yang dihadapi pelaku usaha baik UMKM maupun usaha besar yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan investasi dari sisi perizinan, bisa teratasi," katanya.

Pemerintah pun menargetkan realisasi investasi tahun 2021 ini sebesar Rp900 triliun, atau meningkat dari target sebelumnya sebesar Rp854 triliun. "Untuk semester pertama tahun 2021 ini sudah tercapai Rp442,8 triliun atau 49,2%," ungkap Yuliot.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Eka Sastra mengapresiasi hadirnya sistem OSS Berbasis Risiko. Menurutnya, rendahnya angka pengusaha di Indonesia salah satunya karena tingginya hambatan berusaha.

"Untuk mendirikan sebuah perusahaan, mendapatkan perizinan, kami keliling ke dinas, camat, lurah, itu tentu saja sangat sulit. Banyak yang niat jadi pengusahanya terhambat karena problem-problem seperti ini. Dengan sistem yang baru ini, kami memang sangat dimudahkan, kita cukup memasukkan berkas dalam OSS tadi untuk kemudian mendapatkan perizinan," tutur Eka.

Hipmi berharap dengan kemudahan tersebut akan semakin banyak pengusaha-pengusaha muda yang lahir dan bisa menggerakkan perekonomian nasional.

Terlebih, Eka menyebut bahwa yang mendapatkan banyak dukungan dari OSS ini adalah UMKM. Sebelumnya, kata Eka, banyak program UMKM yang tidak bisa berjalan, baik pembiayaan oleh perbankan maupun kemitraan, karena kesulitan UMKM mendapatkan legalitas yang untuk mendapatkannya, para pengusaha kecil ini harus menempuh prosedur yang sama dengan pelaku usaha besar.

"Nah dengan sistem OSS ini cukup dengan 10 menit, kita sudah terdaftar, kita punya legalitas. Legalitas inilah yang bisa digunakan untuk mendapatkan akses perbankan, baik melalui lembaga perbankan maupun alternatif sumber pembiayaan lain," jelasnya.

Sistem OSS Berbasis Risiko ini juga diapresiasi oleh pelaku UMKM yang menyimak langsung program Indonesia Bicara, yakni Sunardy, pengusaha kopi dari Klaten, Jawa Tengah. Dia mengaku gembira dengan adanya sistem baru ini karena sangat membantu UMKM.

"Harapan kami dari teman-teman UMKM di daerah, kami disupport untuk pengembangan bisnis kami. Saya sendiri untuk pengembangan Kopi Merapi Klaten meminta support dari pemerintah kota sulit, padahal tujuan kami adalah untuk mengangkat nama Klaten punya kopi dan pemberdayaan petani kopi di Klaten," tuturnya.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Republik Singapura Suryo Pratomo sangat mendukung peluncuran OSS baru ini meskipun dinilai cukup terlambat. Dia juga menilai masih banyak yang harus dikembangkan dari OSS Berbasis Risiko yang dimiliki Indonesia.

Tommy membandingkan sistem serupa di Singapura yang dinamakan Government e-Services for your business. Dalam hal ini, OSS versi Singapura masih jauh lebih lengkap dibandingkan OSS yang dimiliki Singapura.

"Mengurus izin itu baru satu hal. Bedanya, di Singapura, bukan hanya pengurusan dokumen untuk izin, tetapi OSS itu membantu untuk lisensinya dan pengurusan hibah," jelasnya.

Layanan-layanan lain yang dimiliki Government e-Services dan tidak dimiliki OSS Indonesia antara lain panduan memulai bisnis, pendampingan pemerintah dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis, hingga hal-hal berkaitan dengan pandemi covid-19 seperti persyaratan manajemen yang aman dan solusi digital untuk manajemen aman.

Dubes Singapura pun menekankan pentingnya investasi dari dunia usaha untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang bisa menyejahterakan masyarakat. Untuk itu, katanya, perizinan berusaha merupakan sesuatu yang harus dibuat semudah mungkin di awal sehingga orang mau berinvestasi.

"Dan kalau ada masalah, jangan pendekatan-pendekatan menang kalah. Pendekatannya duduk sama-sama, apa solusinya. Kan semangat kita gotong-royong. Kalau kita bisa membangun itu, maka ini akan bisa hebat," tutupnya. (Ifa/OL-10)