Presiden: Kemudahan Berusaha Harus Semakin Mudah

PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk terus mempercepat dan mempermudah perizinan usaha di Tanah Air.

Berdasarkan laporan Bank Dunia, pada 2020, Indonesia menduduki peringkat 73 dari 190 negara dalam kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB).

Dengan berada di urutan tersebut, bisa dikatakan pengurusan perizinan sudah masuk kategori mudah dan cepat. Namun, kepala negara tidak puas dengan capaian itu.

"Itu belum cukup. Kita harus mampu meningkatkan lagi. Tingkatkan lagi dari mudah menjadi sangat mduah, itu target kita," tegasnya.

Oleh karena itu, Jokowi menegaskan bahwa reformasi perizinan menjadi hal mutlak yang harus dilaksanakan. Perizinan usaha harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari daerah ke puast. Proses yang berjalan juga harus cepat dan sederhana.

"Itu semua menjadi instrumen yang menentukan daya saing untuk menarik investasi ke Indonesia," tutur mantan Wali Kota Solo itu.

Ia juga mewanti-wanti agar para menteri terkait dan seluruh kepala daerah untuk tidak menggunakan pandemi sebagai alasan untuk tidak bergerak cepat.

Pandemi, sambung Jokowi, tidak boleh menghentikan upaya pemerintah untuk dalam melakukan reformasi struktural.

"Berbagaj agenda reformasi struktural akan terus kita lanjutkan. Aturan yang menghambat kemudahan berusaha akan terus kita pangkas. Prosedur berusaha dan investasi juga akan terus kita permudah," jelasnya.

"Kita ingin iklim usaha di negara kita berubah makin kondusif, memudahkan usaha mikro, kecil, menengah dan besar untuk berusaha. Kita ingin meningkatkan kepercayaan investor untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya sehingga menjadi solusi atas persoalan pengangguran yang bertambah akibat pandemi," tandas Jokowi. (Pra/OL-09)