Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Bahlil Lahadalia mengakui tantangan dalam penerapan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS - RBA) atau OSS Berbasis Risiko ialah soal jaringan internet yang berada di daerah-daerah.
Sistem tersebut memiliki empat ruang lingkup pelayanan perizinan usaha yang saling terhubung. Pertama, perizinan tingkat kabupaten/kota. Berikutnya, ruang lingkup provinsi. Ketiga ruang lingkup aplikasi kementerian/lembaga. Terakhir ialah perizinan usaha lewat aplikasi ini akan terhubung ke pemerintah pusat, yakni Kementerian Investasi/BKPM.
"Dalam implementasi ada kendala-kendala terutama di daerah-daerah yang belum ada listriknya atau listriknya setengah hari (menyala). Tidak semua wilayah di Indonesia ini sudah terlistriki," kata Bahlil dalam konferensi pers virtual peluncuran OSS Berbasis Risiko, Senin (9/8).
Sistem tersebut dibantu pengelolaanya oleh perusahaan jasa telekomunikasi, PT. Indosat Tbk (ISAT). Bahlil mengatakan, Indosat, selaku pengembang aplikasi akan berupaya mencari jalan keluar agar penggunaan OSS Berbasis Risiko diterapkan di semua wilayah.
OSS Berbasis Risiko sendiri merupakan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian bagi pengusaha dalam berinvestasi.
"Nanti dibuat yang namanya online full dan semi online. Jadi, kalau daerah yang listriknya sekitar 6 jam per hari itu dia akan mengurus izinnya pada saat listriknya menyala. Tapi, kalau daerah yang listriknya atau internetnya tidak ada, ini yang lagi kita rumuskan dengan Indosat agar betul-betul OSS ini berjalan," terangnya.
Bahlil menuturkan, penerapa OSS Berbasis Risiko juga akan digunakan di level K/L. Menurutnya, masih ada beberapa penyesuaian sistem itu agar bisa terhubung dengan baik dalam mengurus izin investasi atau usaha.
"Untuk K/L, alhamdulillah sudah on. Seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian ESDM, Kementerian Pertanahan sudah on, tinggal kontennya masih butuh penyesuaian," tandasnya. (Ins/OL-09)
Dunia usaha mengusulkan adanya debirokratisasi yakni penyederhanaan dan self-assessment untuk bangunan industri berisiko rendah.
Riyatno menambahkan, usaha mikro kecil yang dengan risiko rendah hanya perlu waktu 30 menit untuk mengurus Nomor Induk Berusaha.
Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa menuturkan sampai saat ini pihaknya belum menerima keluhan dari pelaku usaha terkait kendala proses perizinan di sistem OSS.
pemerintah tetap perlu memerhatikan substansi permohonan sebuah acara sebelum perizinannya diberikan.
Menurut Kepala Negara, dirinya kerap menerima laporan bahwa pelayanan dalam platform OSS tidak secepat yang digembar-gemborkan.
Apabila sampai batas waktu PSE mengalami hambatan saat mendaftar lewat OSS, Kominfo mempersilakan untuk mengirim pendaftaran secara manual.
Pengemudi ojol dan lembaga hukum menggugat ketentuan UU Perlindungan Konsumen dan UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi terkait praktik hangusnya kuota internet prabayar tanpa kompensasi.
Operator seluler di Indonesia hadirkan paket kuota prabayar rollover, memberikan fleksibilitas bagi konsumen.
Indonesia Rising Stars Award adalah panggung penghargaan bagi organisasi serta individu yang berkontribusi membangun masa depan Indonesia di berbagai sektor.
Operator seluler tidak hanya bertarung melawan ancaman siber konvensional, tetapi juga mulai menghadapi risiko operasional baru akibat adopsi teknologi mutakhir.
Polri, melalui Polda Aceh, menyediakan fasilitas pemasangan perangkat Starlink untuk bisa terhubung internet secara gratis di beberapa titik pengungsian.
PENGGUNAAN Penggunaan chatbot untuk bisnis di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Teknologi NLP
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved