Mayoritas Publik Percaya Korupsi Sumber Daya Alam Tinggi

DALAM survei nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI) menggunakan telpon yang dilaksanakan pada 9-15 Juli 2021 terungkap kekhawatiran masyarakat sangat tinggi terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDA). Mereka menilai kekayaan anugerah Tuhan itu belum dapat dirasakan karena menjadi bancakan pejabat teras.

"Kami menemukan bahwa mayoritas publik cenderung beranggapan bahwa korupsi dan potensi korupsi dalam pengelolaan SDA tergolong tinggi atau luas. Dalam hal pengelolaan sumber daya, mayoritas publik memandang negatif investasi dan perusahaan asing. Mayoritas publik lebih setuju pengelolaan usaha di bidang SDA diserahkan kepada BUMN, koperasi, ataupun perusahaan nasional," papar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat memaparkan hasil hasil survei LSI bertajuk Persepsi Publik atas Pengelolaan dan Potensi Korupsi Sektor Sumber Daya Alam, Minggu (8/8).

Djayadi mengatakan publik memiliki pendapat yang cukup kritis meski bervariasi antarwilayah. Itu mengenai kepatuhan perusahaan pengelola SDA masih mendapat catatan negatif dari publik karena banyak yang menilai kepatuhan perusahaan tersebut rendah.

Publik juga melihat bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki hubungan dengan elite politik, baik di pusat maupun daerah. Namun, publik masih menilai bahwa manfaat ekonomi dari usaha SDA merupakan keuntungan.

Secara umum, publik juga prihatin terhadap sejumlah masalah yang dihadapi bangsa, antara lain korupsi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi paling banyak mengundang keprihatinan publik. Sedangkan kerusakan lingkungan, demokrasi, dan perubahan iklim lebih rendah tingkat keprihatinannya.

"Mayoritas publik nasional (60%) menilai bahwa tingkat korupsi di Indonesia dalam dua tahun terakhir meningkat. Dalam hal potensi korupsi SDA, publik menilai bahwa korupsi cukup luas terjadi. Penangkapan ikan oleh kapal asing, pertambangan yang dikelola perusahaan asing dan BUMN/BUMD banyak dinilai sangat luas/luas korupsinya. Sedangkan bidang lain lebih sedikit yang menilai tingkat keluasan korupsinya," ujarnya.

Djayadi mengatakan, publik di Kalimantan Timur tampak paling banyak menilai luas korupsi di berbagai bidang SDA. Publik tampak memiliki variasi sikap atas pihak yang sebaiknya mengelola usaha SDA. Pihak asing paling banyak menimbulkan sentimen di kalangan publik. "Sebaliknya, publik tampak lebih percaya pada BUMN atau koperasi warga," jelasnya.

Pandangan bahwa BUMN lebih pantas mengelola usaha SDA terutama pada bidang pertambangan (44%), penangkapan dan ekspor margasatwa (32%), dan pemprosesan dan impor sampah (31%). "Sedangkan koperasi warga paling banyak dinilai cocok mengelola penangkapan ikan dan sumber daya laut (38%)," pungkasnya.

Survei ini, kata dia, menggunakan sampel basis nasional sebanyak 1.200 responden dan dilakukan tambahan sampel di empat provinsi yakni Sumatra Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara masing-masing menjadi 400 responden. Responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan LSI pada rentang Maret 2018 hingga Juni 2021.

Sebanyak 296.982 responden yang terdistribusi secara acak di seluruh Indonesia pernah diwawancarai secara tatap muka langsung dalam rentang 3 tahun terakhir. Secara rata-rata, sekitar 71% di antara mereka memiliki nomor telepon. Jumlah sampel yang dipilih secara acak untuk ditelepon sebanyak 16.782 data dan yang berhasil diwawancarai dalam durasi survei sebanyak 2.580 responden.

Baca juga: Kutukan Sumber Daya Alam Kaya Hambat Ekonomi

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis sebanyak 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error atau MoE) ±2,88% pada tingkat kepercayaan 95%. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Tambahan sampel di empat provinsi dengan jumlah masing-masing 400 responden memiliki toleransi kesalahan ±5% pada tingkat kepercayaan 95%. (OL-14)